MENGAPA APBD TERUS DIKORUPSI?

 

Oleh: Petrus M. Sitohang

 

Ditengah-tengah hingar-bingar pemberitaan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, salah satu kasus yang menempati urutan teratas adalah korupsi dana APBD. Berita terakhir yang paling hangat untuk masyarakat Sumatera Utara adalah ditahannya Walikota Medan Abdillah oleh KPK karena tuduhan korupsi dana APBD Medan TA 2005 dalam rangka pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dituduh merugikan negara sebesar Rp. 3.9 milyar lebih pada periode pertama jabatannya. Dalam dakwaan di pengadilan, dari taksiran kerugian Negara tersebut Walikota Abdillah didakwa secara pribadi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1 milyar lebih. Di luar kasus ini, Abdillah juga dituduh menyelewengkan APBD Medan selama periode 2002-2006 yang keseluruhannya merugikan Negara sebesar Rp. 50,6 milyar.

 

Abdillah bukan Kepala Daerah satu-satunya dan yang pertama tersandung kasus korupsi APBD. Bupati Kutai Kalimantan Timur Syaukani AR sudah terlebih dulu masuk bui karena kasus korupsi APBD dalam rangka pembebasan tanah pembangunan Bandar Udara Loa Kulu Kalimantan Timur yang merugikan negara sebesar 40,75 milyar periode tahun anggaran 2003-2005.

 

Selain mereka berdua masih banyak lagi kasus-kasus korupsi APBD yang saat ini sedang dalam proses pengadilan termasuk yang melibatkan mantan Gubernur Riau Saleh Jasit yang saat ini menjadi Anggota DPR RI.

 

Modus korupsi APBD beragam. Namun yang paling umum diberitakan adalah penggelembungan dana untuk penyediaan barang dan jasa dalam APBD yang biasanya dicantumkan jauh lebih besar dari yang sesungguhnya dibayarkan kepada perusahaan penyedia barang atau jasa. Kalau harga satu unit notebook pentium core duo di pasaran adalah berkisar Rp. 7-20 juta, biasanya di dalam RKA biasanya dicantumkan harga Rp. 20 juta per unit. Pada saat pembelian dilakukan, pejabat yang ditugasi untuk pengadaan barang tersebut meminta perusahaan penyedia (supplier) mengirimkan notebook seharga 7-8jt tetapi mengeluarkan tagihan sebesar Rp.20jt per unit. Kebanyakan perusahaan pengadaan barang/ jasa yang berhasil mendapatkan order apakah itu melalui penunjukan langsung atau melalui tender sesuai ketentuan PP 80 sesunggungguhnya hanyalah perusahaan perantara yang memiliki hubungan baik dengan para pejabat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) daerah yang bersangkutan. Pemiliknya biasanya mempunyai beberapa PT atau CV. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya akan mengajukan diri untuk proyek pengadaan apa saja, mulai pengadaan catering bagi pegawai pemda, pengadaan seragam, alat tulis kantor, percetakan buku peraturan daerah, pembuatan website hingga pengadaan mobil pemadam kebakaran bila perlu.

 

Siapapun akan heran bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menjadi penyalur banyak jenis barang dan jasa yang sangat beragam seperti itu. Tapi itulah yang memang umunya terjadi. Pengusaha seperti ini bisanya begitu mendapatkan kontrak pengadaan barang/ jasa dari pemda akan langsung menghubungi perusahaan yang benar-benar bergerak sebagai penyalur barang atau jasa yang disebutkan dalam kontrak tadi. Kalau dalam kontrak harga per unit notebook yang diminta adalah 20jt maka  barang yang dibeli adalah yang seharga 7 atau 8 jt. Selisih harga yang mencapai 12-13 jt akan dibagi bagi oleh si pengusaha rekanan pemda tadi dengan pejabat SKPD yang memiliki anggaran tadi.

 

 

Motif, Lingkungan dan Peluang

 

Sesungguhnya pemerintah sudah membuat peraturan perundangan-undangan yang banyak untuk mengatur supaya APBD tidak dikorupsi. Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi APBDpun sudah ada dan tidak hanya satu. Sebut saja DPRD, Badan Pengawas Daerah (internal pemda); BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dan yang terakhir berdiri ialah Komisi Pemberantasan Korupsi yang pola kerjanya belakangan ini sampai pada penggunaan teknologi penyadapan alat komunikasi seperti telepon, handphone dan lain lain. Tetapi kenapa korupsi APBD tetap bisa terjadi? Dan kenapa terbongkarnya kasus-kasus korupsi di pengadilan dan berakhir dengan masuknya banyak pejabat publik ke balik jeruji penjara tidak memberikan efek jera kepada pejabat publik lainnya?

 

Menurut pengamatan saya atas kasus-kasus korupsi APBD selama ini ada beberapa faktor mengapa korupsi APBD tetap terjadi dan mungkin masih akan terus terjadi di daerah daerah termasuk di Tapanuli.

 

1.    Motif;

2.    Lingkungan; dan

3.    Peluang

 

1. Motif

 

Motif pejabat-pejabat publik melakukan korupsi adalah salah satu atau beberapa dari berikut ini:

 

·        Mengembalikan investasi politik dalam mengejar jabatannya. Pilkada membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Para kandidat biasanya disamping mengeluarkan uang sendiri kemungkinan besar harus berhutang kepada kawan-kawan dekatnya;

 

·        Balas budi kepada tim-tim sukses yang membantu seorang Kepala Daerah memenangi pilkada;

 

·        Mempersiapkan pilkada yang akan datang;

 

·        Social pressure bahwa seorang pejabat harus banyak membantu masyarakat yang dikunjunginya. Tidak afdol rasanya kalau Gubernur/Bupati/ Walikota hadir dalam acara yang dihadiri banyak konstituen tidak menyumbang uang bagi acara tersebut atau saat mengunjungi masyarakat tertinggal atau sedang terkena bencana. Belum lagi ratusan proposal bantuan kegiatan kemasyarakatan dari yang mengklain dirinya “Tomas” (tokoh-tokoh masyarakat) yang datang setiap kemana pejabat publik pergi.

 

·        Membayar LSM lokal supaya tidak “ribut” dan “bernyanyi” atas penyimpangan jalannya pemerintahan di daerah yang tidak becus;

 

·        Membayar instansi pemeriksa supaya korupsi yang dilakukan sebelumnya tidak terungkap. Melakukan korupsi guna menutup terbongkarnya korupsi.

 

 

2. Lingkungan

 

Lingkungan di pemerintahan daerah korupsi karena lingkungan yang di atasnya juga korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memperjuangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah, banyak pejabat-pejabat di daerah harus melakukan pendekatan kepada pejabat-pejabat publik di pusat dan Panitia Anggaran di DPR RI. Pendekatan juga termasuk harus membayar uang pelicin tertentu agar permohonan untuk anggaran program-program yang dusulkan pejabat daerah disetujui oleh pusat. Pejabat Daerah yang melakukan pendekatan ke pusat tentu saja juga minta “uang saku” yang sering disebut success fee. Sehingga meskipun dalam Peraturan Presiden mengenai alokasi DAK disebutkan Kabupaten X mendapatkan jatah Rp. 12 milyar misalnya tetapi jumlah yang akan diterima daerah akan kurang dari jumlah tersebut. Dari pembicaraan saya dengan beberapa pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang saya kenal menyebutkan jumlah success fee untuk pejabat di pusat setidaknya 10% dari total nilai yang disetujui.

 

 

3. Peluang

 

Korupsi APBD terjadi karena peluangnya cukup besar. Dengan era otonomi daerah saat ini Kepala Daerah praktis merupakan raja yang sangat berkuasa di daerahnya. Sebagian besar anggaran pembangunan daerah saat ini sudah diserahkan penegelolaannya ke pemerintah daerah baik melalui mekanisme DAU, DAK maupun dana-dana penyesuaian lainnya yang peruntukannya dapat berubah-ubah tiap tahun sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat yang ingin disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

 

Anggaran yang cukup besar tersebut oleh pemerintah daerah selanjutnya  dialokasikan ke puluhan atau ratusan program. Masing-masing program  tersebut kemudian dipecah menjadi beberapa kegiatan. Pengawasan pelaksanaannya tentu akan membutuhkan jumlah staff yang berkualitas dengan intergritas yang tinggi dalam jumlah yang banyak. Hal yang untuk saat ini masih sangat jauh dari kenyataan.

 

DPRD yang salah satu tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) adalah penyusunan dan pengawasan APBD juga akhirnya tidak dapat diharapkan karena anggota-anggotanya juga sudah terlibat dalam kolusi saat penyusunan APBD. Adanya aroma kolusi dan korupsi antara DPRD dan pemerintah daerah saat penyusunan APBD dapat tercium dari lama atau cepatnya proses pembahasan dan pengesahan APBD. Proses pengesahan APBD di sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara termasuk APBD Provinsi tahun 2008 ini bukan berarti Tim Panitia Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD yang umumnya terlambat dari ketentuan Perturan Mendagri No. 13, 2006 belum tentu karena kedua belah pihak benar-benar meniliti satu demi satu RKA yang disiapkan oleh masing-masing SKPD, tetapi bisa jadi karena “gizi” yang diharapkan oleh para wakil rakyat tersebut belum ada kejelasannya dari pejabat daerah yang ditugasi menjadi negosiator dengan Tim Panitia Anggaran DPRD. Gizi yang dimaksud di sini adalah istilah yang umum di kalangan anggota DPDR untuk kompensasi bagi mereka sebelum memberikan persetujuan bagi RAPBD yang disulkan oleh Kepala Daerah.

 

Motip anggota-anggota DPRD untuk melakukan korupsi APBD juga sama dengan motip para pejabat publik sebagaimana yang disebutkan di atas. Itulah sebabnya tidak heran jika disamping para pejabat daerah, para anggota DPRD juga banyak yang ikut terseret ke pengadilan tindak pidana korupsi walau kasus dan jumlahnya bisanya tidak seberat para pejabat pemerintah daerah. Hal ini karena para anggota DPRD bukalah pengguna barang atau anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa pejabat publiklah (SKPD) yang menjadi pejabat pengguna barang dan anggaran.

 

Petrus M. Sitohang, seorang akuntan lulusan Universitas Brawijaya Malang. Saat ini bekerja pada sebuah perusahaan PMA dan juga staff ahli DPRD Tanjungpinang untuk masalah-masalah anggaran dan keuangan daerah.

3 thoughts on “MENGAPA APBD TERUS DIKORUPSI?

  1. Benhard Sitohang

    Pada dasarnya, korupsi adalah perujudan dari sifat manusia secara umum, ingin mendapatkan sesuatu dengan upaya yang seminimal mungkin…. KALAU BISA GRATIS MENGAPA HARUS BAYAR ????

    Dari sisi rule ekonomi juga kan tidak salah, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya.

    Ditambah lagi, dengan makin banyaknya hal yang dapat dibeli, dan menjanjikan berbagai kenikmatan. Pardigma lama marketing : mengenali kebutuhan pasar. Sekarang ini sudah pada tingkat : membentuk kebutuhan pasar.

    Sadar atau tidak sadar, relatif terlalu banyak hal yang kita punyai, yang pada dasarnya tidak kita perlukan.

    Saya kira persoalannya bukan terletak pada maraknya korupsi, tetapi justru yang lebih penting adalah : bagaimana meredusir bahkan menghilangkan korupsi.

    Karena sudah menjadi kondrat manusia untuk cari mudahnya, maka satu2satunya yang ampuh untuk membasmi korupsi, adalah : ATURAN DAN PENERAPAN YANG JELAS DAN TEGAS, dan DIIMBANGI DENGAN KESEJAHTERAAN YANG MEMADAI (kalaupun tidak mampu untuk memadai, paling tidak ada pemerataan kemampuan atau ketidak mampuan termaksud). lain dari itu, tidak ada. Di satu pihak ada yang mengatakan, moral harus dirubah. Tetapi bagaimana cara yang baik untuk merubah moral anggota masyarakat, yang jumlahnya banyak, dan punya karakteristik spesifik.

    Reply
  2. Benhard Sitohang

    AWAL MULA KORUPSI (satu penelusuran imajiner, bukan fakta)

    Pada awalnya, di Indonesia, korupsi relatif tidak marak, karena memang pada saat itu kehidupan secara umum masih sangat susah (bahkan mungkin memang tidak ada yang bisa dikorupsi).

    Kemungkinan, korupsi di Indonsia mulai marah pada periode 70an (banyak uang, karena booming minyak). Pada saat itu, mulialah dipikirkan bagaimana menjamin keberlangsungan kekuasaan, dengan cara yang relatif mudah, yaitu menggunakan KENIKMATAN.

    Caranya, KENIMATAN diberikan kepada orang2 yang memang mau loyal mendukung kekuasaan agar tetap langgeng, khususnya di instansi penerintah, dengan memposisikan orang yang loyal pada lingkungan yang ada uangnya (uang, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendapatkan KENIKMATAN). Sehingga, pada periode itu, pegawai dapat dikategorikan dalam 2 kelompok : Pegawai yang berada di lingkungan uang (tempat basah), dan pegawai yang ada di lingkungan tanpa uang (tempat kering). Bahkan, ada kecenderungan pegawai yang berada di tempat kering itu, disiksa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, agar mereka2 itu mau berpindah posisi ke tempat basah (alias loyal). Persyaratan untuk bisa masuk tempat basah –> harus loyal.

    Nah, mulai dari fenomena ini, mulailah terlihat adanya anggota masyarakat yang dapat menikmati hidup, dan kelompok masyarakat yang hidupnya menderita.

    Demikian seterusnya, kenikmatan menjadi kebiasaan bagi segolongan masyarakat, dan penderitaan makin menyakitkan bagi kelompok yang lain.

    Tiba saatnya dalam demokrasi, kita dapat melihat 2 fenomena menarik :

    1. Kelompok yang biasa dengan kenikmatan, tetap berusaha agar memiliki kenikmatan tersebut (ingin status quo), dan
    2. Kelompok masyarakat yang sudah bosan dengan kesusahan, dan bahkan beritikad balas demdam, bukan untuk membasmi kelompok yang hidup dengan kenikmatan, tetapi justru ingin menyaingi.

    Jadi, yang sudah nikmat ingin memertahankan keberadaan kenimatannya, sementara yang susah ingin menikmati seperti kelompok yang sudah nikmat — > akhirnya semua korupsi.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s