Oleh:  Sal Hutahaean

Seekor burung manuk-manuk sedang mencari makan di sebuah koloni eceng gondok di sekitar Tabo Cottage Tuktuk Samosir (Foto: Petrus M. Sitohang)

Salah satu masalah yang sering dikemukakan oleh orang yang mencintai Danau Toba adalah masalah enceng gondok. Tumbuhan air yang cantik ini tampaknya mulai bikin gondok orang, karena mereka berkembang-biak sangat cepat dan mengurangi keindahan danau. Berita2 tentang kolonisasi danau oleh enceng gondok yang dikatakan dapat mengubah danau menjadi daratan membuat eceng gondok benar2 jadi momok menakutkan.

Saya sendiri melihat masalah ini tidak sedramatis yang dikhawatirkan banyak orang. Danau Toba tidak mungkin jadi danau mati yang seluruh permukaannya ditutupi tubuhan air ini. Danau Toba tidak subur-subur amat, daya topangnya tidak memadai bahkan untuk kehidupan eceng gondok.

Lalu, apakah eceng gondok bukan masalah? Dibiarkan saja, begitu?

Bukan. Hanya perlu dipetakan masalahnya, agar jelas. Perlu dipisah antara eceng gondok sebagai masalah dan eceng gondok sebagai petunjuk ada masalah (lain).

Yang bisa disebut eceng gondok sebagai masalah adalah apabila di suatu perairan pertumbuhannya benar2 sudah tak terkendali lagi, mengarah pada ledakan populasi atau blooming. Jika itu terjadi, memang eceng gondok jadi masalah besar, mereka menghalangi cahaya masuk ke bawah permukaan air, menghalangi pertukaran udara melalui lapisan ‘karpet’ yang dibangun perakarannya, dan dengan demikian membunuh perairan karena lingkungan air di bawahnya menjadi tidak layak untuk kehidupan ikan dan organisma air lainnya. Saya tak melihat Danau Toba mengalami hal itu, atau sedang bergerak ke arah itu. Belanda masih jauh.

Lalu, bagaimana dengan keindahan danau? Tergantung cara melihatnya. Saya sendiri menganggap eceng gondok tumbuhan cantik, bunganya yang ungu kalau sedang mekar-mekarnya sangat indah. Beberapa rumpun eceng gondok di tepian danau masih bisa jadi hiasan cantik, saya bayangkan di sekitarnya berenang-renang juga jalak putih yang leher dan paruhnya panjang itu … indah sekali. Tapi memang, jangan kebanyakan. Apa-apa yang kebanyakan jadi nggak indah lagi.

Yang terjadi di danau Toba sekarang adalah pertumbuhan awal eceng gondok di beberapa tempat. Eceng gondok yang hadir di tahap awal sebaiknya jangan langsung dipandang sebagai masalah lalu dibasmi. Pada tahap awal kolonisasi, ia seharusnya dipandang sebagai pertanda adanya masalah di perairan.

Ia sahabat baik yang sedang mengingatkan kita akan adanya masalah lain!

Dalam kasanah ekologi perairan, eceng gondok bersama2 dengan beberapa tumbuhan air lainnya dikenal sebagai bioindikator. Kehadiran tumbuhan ini di suatu perairan adalah petunjuk hayati bahwa perairan tadi telah tercemar oleh bahan-bahan organik. Karena itu, pada tahap awal kolonisasi, yang perlu dilakukan bukan pembasmian enceng gondok tapi penanganan masalah pencemaran yang terjadi di perairan. Sumber utama pencemaran ini tentu saja dari aktivitas di daratan.

Kita bisa lihat bahwa enceng gondok di Danau Toba berkembang pesat di daerah pantai yang dekat dengan pemukiman atau dekat persawahan penduduk. Saya telah melihatnya di Porsea, Sigumpar, Sitoluama, Lumban Binanga Laguboti, juga di Balige. Aktivitas sehari2 penduduk, seperti mencuci pakaian, membuang sampah dapur ke danau atau ke sungai yang akhirnya terbuang ke danau, menjadi sumber bahan organik yang membuat area pinggir danau menjadi subur. Leaching pupuk dari persawahan ke badan air juga menjadi sumber bahan organik yang menyuburkan tepian danau. Hal-hal inilah yang harus ditangani terlebih dahulu, bukan enceng gondoknya sendiri. Yang paling pokok dilakukan sekarang adalah bagaimana agar proses penyuburan danau tidak terus berlanjut, apalagi meningkat. Penyuburan dari sumber2 tadi harus dikurangi, untuk sekarang sisa-sisa pakan keramba juga mungkin sudah perlu mendapat perhatian.

Marilah kita tangani masalahnya, bukan indikator masalahnya!

Kalau masalah penyuburan danau bisa diselesaikan maka masalah eceng gondok pun akan lebih mudah diselesaikan. Saya kira, justeru masalah hulu inilah yang belum cukup ditangani. Memang tidak mudah, karena harus menyeluruh sifatnya dan mungkin juga menyangkut perubahan kebijakan dan perilaku umum masyarakat.

Ini ngomong-ngomong lain, tapi masih berhubungan. Sebenarnya eceng gondok ini tak harus bikin orang sekitar pantai Danau Toba ikut gondok. Malah sebaliknya. Enceng gondok bisa dipanen secara rutin, digunakan untuk bahan baku industri kerajinan, menjadi sumber pendapatan. Saya melihat di Jogjakarta eceng gondok ternyata bisa diolah secara kreatif jadi sumber uang. Dibikin sandal, matras, tikar hias, tas cantik, macam-macam. Jika itu bisa dilakukan orang di sekitar Danau Toba, penduduk pantai bisa memperoleh tambahan pendapatan, danau pun akan makin sehat, karena sebagian dari bahan pencemar akan terangkut keluar danau bersama biomassa eceng gondok yang dipanen.

Catatan: Artikel ini dikutip dari account Facebook Sal Hutahaean atas ijin yang bersangkutan dengan tambahan foto dari Petrus M. Sitohang

 Oleh: Petrus M. Sitohang

Panorama Danau Toba Dilihat Dari Lintong Nihuta (Foto: Johnny Siahaan)

Saya memulai aktifitas blogging sejak awal tahun 2007. Sejak saat itu saya berjumpa dengan banyak teman-teman yang dengan mereka saya menemukan banyak kesamaan (share common things). Perkenalan dengan mereka, walau masih sebatas di dunia maya bagi saya sangat berarti.

Lewat blogging saya antara lain mengenal Monang Naipospos, Jarar Siahaan, Suhunan Situmorang, Miduk Hutabarat, Viky Sianipar, Riyanthi Sianturi, Toga Nainggolan, Robert Manurung, Charlie Sianipar, Merdi Sihombing dan akhir-akhir ini berdiskusi cukup intens dengan Efendy Naibaho. Anehnya hingga saat ini saya belum pernah bertemu muka sekalipun dengan mereka.

Dari komunikasi saya dengan blogger-blogger Batak di atas saya menemukan kesamaan kepedulian dengan mereka terutama tentang budaya Batak dan Danau Toba. Yang membuat saya merasa berbeda dengan mereka ialah mereka mereka itu dengan satu dan lain cara telah berbuat banyak untuk mencoba mengangkat nasib lingkungan dan pariwisata Danau Toba ke permukaan dengan kerja-kerja nyata.

Monang Naipospos antara lain telah berhasil mengkompilasi gondang batak yang asli di Laguboti. Dia juga telah berhasil menciptakan blog tentang kebudayaan Batak yang menurut saya hingga saat ini merupakan terbanyak pengunjung setianya. Tulisan-tulisannya tentang kebudayaan Batak sangat banyak, dan beberapa ditulis dengan bahasa satera Batak yang sangat indah.

Suhunan Situmorang  tampil dengan cerita-cerita pendek bertema Batak yang sangat fantastis. Melalui trilogi cerpen-cerpennya seperti “Keputusan Merlin”, “Upacara Saurmatua Permintaan Marojahan” dan “Cucu Panggoaran” Suhunan bukan saja mampu membuat cerita yang sangat indah dan menguras emosi tetapi juga menelanjangi perilaku masyarakat batak saat ini. Tetapi pada kesempatan lain melalui cerpen “Whitney dan Sebuah Imajinasi “ Suhunan mampu membuat pembacanya terpingkal-pingkal sendirian karena kelucuan lamunannya yang sangat liar itu. Tak dapat disangkal Suhunan Situmorang saat ini adalah cerpenis bertema Batak yang sangat populer dan sangat produktif selain Ari M.P. Tamba yang sudah lebih dulu banyak menulis cerpen cerpen berlatar belakang kehidupan masyarakat Batak.

Sementara itu Charlie Sianipar tampil dengan karya-karya fotonya tentang Danau Toba yang mampu membuat Danau Toba kelihatan jauh lebih indah. Penyanyi batak aliran kreatif Viky Sianipar yang telah memelopori kegiatan konservasi lingkungan Samosir melalui proyek Toba Dream Conservation Project. Ada Merdi Sihombing desainar ulos Batak yang saya kagumi. Merdi sudah berhasil mengangkat seni tenun ulos ke pentas nasional bahkan internasional. Sementara itu Miduk Hutabarat dan Earth Societynya berhasil merancang menciptakan eco tour yang diberi label Tour d Toba yang menurut saya sangat kreatif itu. Tour d Toba adalah kombinasi Tour Package berbasis lingkungan dengan budaya dan masyarakat (eco tour) dengan gerakan peduli lingkungan, sebuah upaya terobosan untuk menghidupkan kembali pariwisata Danau Toba yang patut dipuji. Jarar Siahaan, Robert Manurung dan Toga Nainggolan adalah jurnalis-jurnalis muda Batak yang sangat idealis yang sudah sangat jarang ditemukan dewasa ini. Dan tidak ketinggalan Riyanthi Sianturi, anak boru dari Tarutung yang terus berusaha mempromosikan kebudayaan Batak termasuk gondak lewat blognya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Aktivis Danau Toba: Quo Vadis?

Lalu apa kaitan semua karya teman-teman bloggerku itu dengan ide mengadakan Knferensi Internasional Danau Toba yang digagas oleh Forum Peduli Danau Toba sebuah grup di jaringan Facebook yang dibidani Effendy Naibaho itu?

Sebuah konferensi layaknya adalah pertemuan untuk menjadi show case atau pajangan atas pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam sebuah komunitas. Melalui Konferensi Internasional Danau Toba saya berharap semua karya-karya berkualitas dari teman-teman blogger saya tadi seharusnya ditampilkan apakah dalam bentuk presentasi, pameran, pertunjukan kesenian,  penerbitan cerpen-cerpen dan tulisan bertema Batak dan tentu saja menikmati keindahan Danau Toba dan lingkungan sekitarnya dengan mengunjungi objek-objek wisata unggulan Danuu Toba yang selama ini telah banyak dilupakan.

Menurut saya  karya-karya dan pencapaian mereka itu dan semua penggiat lingkungan dan kebudayaan Batak lainnya sangat perlu untuk mendapatkan pengakuan dalam sebuah forum yang layak seraya memberikan kesempatan kepada para penggiatnya untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder Danau Toba bagi perbaikan karya mereka di masa yang akan datang.

Saya kira potensi teman-teman blogger dan penggiat budaya dan linigkungan Danau Toba yang saya sebutkan tadi sudah saatnya disinergykan satu dengan yang lain agar dapat menghasilkan output dan benefit yang bisa mempercepat upaya konservasi lingkungan danau Toba sekaligus revitalisasi pariwisata Danau Toba.

Konferensi Internasional Danau Toba juga diharapkan akan dapat membahas issue-issue berikut ini:

1. Permasalahan dan Konservasi Lingkungan Danau Toba;
2. Prospek Pembentukan Badan Otorita Kawasan Danau Toba;
3. Mencari Terobosan Revitalisasi Pariwisata Danau Toba, Belajar Dari Success story pariwisata Thailand, Singapura, Bali dan Bintan Resort.

Exotic Toba Trip II Yang Terdiri dari Rombongan Fotograper Medan Yang Berwisata Ke Danau Toba dan sekitarnya baru-baru ini (Foto Johnny Siahaan)

Dari Konferensi ini diharapkan akan memberikan masukan bagi rencana aksi bersama untuk konservasi lingkungan dan revitalisasi pariwisata Danau Toba yang akan dilaksanakan para penggiat lingkungan dan pariwisata Danau Toba serta Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan khususnya Kabupaten-kabupaten dan kota  sekitar Danau Toba. Dengan dukungan kita semua saya yakin Konferensi akan menjadi kenyataan.

Oleh Efendy Naibaho

SUDAH dua kali secara resmi saya mengusulkan di pertemuan formal Komisi E DPRD Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Bali agar staf di dinas pariwisata Bali mau menjadi kepala dinas pariwisata Sumatera Utara. Untuk apa? Ya, untuk mengelola dan memenej agar pariwisata Sumatera Utara khususnya pariwisata di Danau Toba bisa meniru pariwisata di Bali.

Kalaupun tidak menjadi kadis, setidaknya menjadi staf ahli gubernur di bidang pariwisata. Terhadap rencana ini, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sudah saya beritahu melalui pesan singkat /sms/ tapi belum ada respon.

Mengapa orang Bali? Usul saya ini karena orang Bali sudah terbukti dan teruji bisa mengurusi pariwisata di Bali. Saya sadar, antara Bali dan Danau Toba jauh sekali berbeda. Hanya saja, apa yang “dijual” di Bali, ada juga di Danau Toba.

Kalau Bali ada pantainya, Danau Toba juga punya. Bali punya laut, Danau Toba punya ”laut” tapi namanya danau. Bali punya kesenian, di Danau Toba juga banyak. Bali punya budaya, di kawasan Danau Toba juga ada: Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak dll.

Itu persamaannya. Kalau perbedaannya, cukup mencolok. Pantai Danau Toba dijadikan bangunan berhimpit, malah menimbun danau. Hanya satu pantai yang tergolong lumayan, yakni di Sosor Pasir, Parapat, yang dijadikan pantai yang cocok untuk bola voli pantai walau ketika itu, bupatinya, JP Silitonga, dicecar habis-habisan.

Yang lainnya, sarana prasarana, keramahtamahan, kreasi, masih belum untuk tidak dikatakan jauh panggang dari api. Begitu juga soal anggaran. Yang terakhir ini malah membuat saya geleng-geleng kepala ketika menyaksikan kantor Bawisda (Badan Pariwisata Daerah) Sumatera Utara yang dikomandani Henry Hutabarat.

Kantornya sudah tutup dan digembok ketika saya temui di lantai III yang tersuruk di kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara dekat Bandara Polonia Medan. Padahal, dulunya, Bawisda ini berkantor di Jalan Diponegoro, satu atap dengan kantor Syamsul Arifin.

Kabarnya, Bawisda ini tutup karena anggarannya tidak ada lagi.

Lantas, mengapa orang Bali? Walau saya sadar betul jika sarana prasarananya tidak mencukupi, apa yang bisa dilakukan? Setidaknya wacana saja juga sudah cukup dan karena orang Bali sudah terbiasa dengan pariwisata, rasanya tidak salah pilih. Bisa saja dengan biaya murah, kunjungan pariwisata ke Sumatera Utara semakin maju.

Misalnya, para ibu-ibu PKK atau ibu-ibu IKA DPRD, diajak menyambut turis mancanegara di Bandara Polonia Medan atau di Belawan menyambut turis dari Penang. Para turis disambut dengan memberikan setangkai bunga. Bunganya dibawa dari rumah masing-masing.

Di Polonia itu juga disiapkan leaflead murahan, kalau perlu difotokopi saja, untuk memberikan petunjuk apa saja kepada turis. Jangan seperti sekarang, pengelola bandara itu lebih memikirkan dagangan saja. Di mana-mana jualan saja, termasuk di areal mau masuk ke ruang tunggu, sudah ada tempat jualan. Kursi untuk ibu-ibu lansia, disediakan 4 buah saja. Tidak manusiawi.

Sebenarnya saya sudah “malas” cerita soal pariwisata ini. Tapi ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa rajin pangkal pandai malas pangkal bodoh. Lalu, mengapa kita bermalas-malasan? Contoh saja gaya Edi Sofyan dari Infokom dengan membuat cetakan atau baliho di sana-sini.

Ada beberapa tips pengembangan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata yang saya dapatkan dari brosus Dinas Pariwisata Bali. Tipsnya ada delapan, yakni pertama, harus ada sesuatu yang menarik , bisa berupa kegiatan budaya, keagamaan, bentang alam, alam bawah laut, dan sebagainya. Pokoknya, uniklah.

Kedua, infrastruktur yang memadai. Ketiga, sarana pariwisata yang cukup. Keempat, aksesibilitas yang mudah. Kelima, kesiapan masyarakat menjadi tuan rumah yang baik, keenam, dukungan pemerintah dan stekholder yang lainnya. Ketujuh, pengembangan dan diversifikasi dan kedelapan, promosi yang efektif.

Saya menambahkan satu lagi, ada jadwal tetap tiap even yang akan ditampilkan sehingga siapapun bisa mengatur waktunya.

Memang sebuah pertanyaan mendasar selalu mengganjal selama ini, mengapa Bali menarik? Sebaliknya, mengapa Danau Toba tidak menarik?

Bali menarik karena Bali memang unik, dari segi sosial dan budayanya yang ditunjang dengan keramahan masyarakat dan keamanan yang sangat baik. Ada sebuah hasil survei yang menyebutkan bahwa 67 persen wisatawan yang berkunjung ke Bali menyatakan Bali menarik karena faktor budayanya.

Maukah orang Bali itu menjadi kadis pariwisata Sumatera Utara? Pada dasarnya mereka oke saja, dan meminta ada MOU antara Pemerintah Sumatera Utara dan Bali. Kapan itu ya, sejalan dengan pertanyaan, ”kapan pariwisata Danau Toba menjadi berkualitas”? Dan, ”kapan Danau Toba tidak menjadi ’danau pelet’ karena dijadikan tempat memelihara ikan?”. ***

*) Effendy Naibaho adalah wartawan senior yang telah bekerja di berbagai media masa nasional.  Saat ini dia duduk  sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan dalam pemilu legislatif April 2009 maju sebagai salah seorang kandidat PDI Perjuangan sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 (Medan Deliserdang, Tebingtinggi dan sekitarnya).

Pengasuh blog PRO TAPANULI meminta Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sekitar Danau Toba, Pemerintah Prop. Sumatera Utara, Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan masyarakat Tapanuli untuk mendukung kampanye peduli pelestarian lingkungan Danau Toba yang digagas oleh Komunitas Save Lake Toba.

Jakarta (SIB)

Rabu (11/2) Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memberikan wawancara dalam acara dialog di TV One,  sekitar perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli dan kerusuhan yang terjadi di DPRDSU tanggal 3 Pebruari 2009 yang lalu. Wawancara TV yang mengungkapkan banyak hal, kami kutip selengkapnya di bawah ini.

Luhut : Beberapa tahun yang lalu mereka datang ke saya, saya tanya, kita ini mau mendirikan Provinsi Tapanuli, sudah lama kalau tidak salah sudah 7 tahun lamanya. Jadi saya tanya, apakah kalian sudah melakukan penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Mereka katakan sudah, mereka sudah melakukan penelitian dengan Universitas Gajah Mada, bahwa layak menjadi provinsi. Tetap alasan pertama, kenapa kalian ingin pembentukan provinsi gitu ? ya pembangunan di kampung kami sangat tertinggal pak, gitu. Dan itu betul menurut saya, karena kontrol dari besarnya Sumatera Utara itu, membuat sedemikian rupa bagaimanapun pembangunan itu akan tertinggal dari tempat lain, itu terbukti. Saya bilang, kalau kalian sepakat ? Ya silahkan saja, itukan hak kalian.

Tanya : Apakah saat itu Bapak memberikan dana juga kepada mereka? Luhut : Oh ndak ada itu, dalam perjalanan mereka ada bikin malam pengumpulan dana, 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Ada 500 orang, 700 orang begitu.

Tanya : Apakah Bapak hadir saat itu ?

Luhut : Saya hadir, hadir…hadir.

Tanya : Beberapa waktu lalu, apakah anda bertemu dengan Alm bapak Abdul Aziz Angkat.

Luhut : Betul, jadi tokoh-tokoh ini minta ke saya, mengeluh gitu. Bang gimana ini, semua sudah setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi, DPRD belum kasih rekomendasi, gitu.

Tanya : Banyak tokoh-tokoh mengeluh kepada anda, siapa sih Pak tokoh-tokoh itu.

Luhut : Banyaklah, tokoh-tokoh Golkar, anak muda dari Tapanuli itu, mereka datang ke saya. Saya bilang, okelah nanti saya bantu, gitu. Saya telepon lah beberapa teman, supaya saya ketemu pak Aziz ini, karena saya ngak kenal kali samanya. Akhirnya mereka aturlah, kami ketemu di Medan, kebetulan saya ada urusan di sekolah saya di sana. Pulang dari Politeknik di Laguboti, saya mendarat di Medan, dan saya ketemu dia di hotel, makan pagi kami. Saya bilang sama dia, dinda, bagaimana ini mengenai kampung kita ini, gitu? Kapan kira-kira mau paripurna? Saya kira mungkin tanggal 16 lah bang, bisa bikin paripurna, tetapi masih ada fraksi ngak setuju. Kalau Golkar dia bilang yang setujulah, karena dia kan dari Golkar. Saya tanya fraksi mana aja itu, dia sebutlah beberapa fraksi. Tolong lah abang atur di pusat supaya tidak berlarut-larut di sini, gitu. Saya bilang, okelah saya coba tanya nanti, begitu. Dan memang saya tanya beberapa teman untuk bantu, karena saya bilang, dibiarkan berlarut-larut, kenapa sih ? begitu loh. Dijawabin dong…, ya, ya atau tidak, jangan dibiarkan tergantung-gantung, karena inikan haknya demokrasinya mereka, mereka sudah 7 tahun memperjuangkan. setelah itu selesai, saya bilang begitu. Dan sampai sekarang saya tidak ada komunikasi lagi dengan mereka gitu. Saya dapat SMS, bahwa ada kerusuhan, tapi saya tidak perhatikan betul karena saya sibuk begitu, baru saya tahu kemudian bahwa beliau (Aziz Angkat) pergi, dan saya sangat-sangat menyesalkan insiden itu.

Tanya : Lantas, bagaimana anda melihat unjukrasa pembentukan Provinsi Tapanuli di gedung DPRDSU yang ricuh kemarin itu?

Luhut : Jadi begini, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah hak demokrasi orang-orang itu, itu kita nggak boleh persoalkan dong! semua orang punya hak itu. Kedua, berdemonstrasi itu hak demokrasi mereka juga. Yang salah itu adalah kok sampai anarkis, apalagi sampai ada yang meninggal, itukan sangat kita sesalkan begitu, dan saya tidak setuju itu. Nah besoknya ada kemudian beberapa yang demonstrasi itu lari ke saya datang mengadu. Saya bilang, nggak boleh itu, kamu harus bertanggungjawab karena kalau salah kau harus siap diadili, dan kalau memang kau salah, kau masuk penjara. Itu harga yang harus kau bayar menebus kesalahan, gitu loh.

Tanya : Apakah ketika itu, ada yang datang kepada Bapak meminta sejumlah dana? Karena banyaknya orang yang datang sekitar 2000 an orang, datang ya, membutuhkan banyak biaya untuk melakukan aksi ini. Luhut : Nggaklah, saya nggak campuri yang begitu-gituan. Nggak lah. Nggak ada kepentingan saya lakukan itu, nggak ada. Makanya saya aneh melihat orang, dibilang ada intelektual-intelektual, aktor intelektual, kampungan itu, nggak adalah yang gitu-gituan.

Tanya : Kalau kita lihat pak, DPRDSU sendiri tidak mensyahkan atau tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa syarat. Katakanlah secara ekonomi dan juga secara sumber daya manusia ataupun alam, bahwasanya Tapanuli tidak memenuhi syarat, begitu?

Luhut : Siapa bilang? sekarang ini kalau anda lihat, kan yang survei dan bikin data adalah UGAMA. Tanyalah UGAMA itu, kalau mereka benar laporannya ya. Dia bilang imposible terjadi provinsi. Kalau dibilang itu nggak kaya, sekarang daerah itu punya geothermal banyak, tapi sekarang kan nggak di kelola, termasuklah listrik, berapa ratus Mega Watt ada di sana?. Dengan ada air Sigura-Gura berapa ribu Mega Watt bisa ada ? Itu daerah pertanian, tanahnya subur, sub tropis itu, tetapi nggak ada pertanian di sana. Jadi kalau itu menurut saya tidak akan benar. Saran saya begini loh, kita jangan bikin persoalan itu jadi complicated begitu. Coba dilihat sesederhana mungkin, sehingga gampang menyelesaikannya. Kalau dibikin complicated, tarik sana, tarik sini, akhirnya jadi gimana ya, jadi aneh sendiri kita loh.

Tanya : Apa sih sehingga Provinsi Tapanuli ini sehingga cepat-cepat terwujud. Apa potensi di Tapanuli ini sampai percaya dirinya.

Luhut : Yang pertama ini dari buah reformasi kan. Jadi orang pengen punya daerah sendiri, mungkin menurut saya ya, saya kan nggak kesana ya. Yang kedua, saya sudah sebut sama anda tadi, potensinya banyak di situ. Pertanian saya kira paling bagus di sana karena sub tropisnya. Geothermal, saya bilang tadi listrik, kalau daerah itu sediakan sekian ribu Mega Watt dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Daerah itu kan bisa bikin banyak. Pariwisata juga bagus.

Tanya : Kalau potensinya banyak, kenapa masyarakat di sana masih kurang sejahtera juga?

Luhut : Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada investasi. Coba, siapa yang datang ke sana? Jalan jauh. Lapangan terbang masih sangat terbelakang. Apa yang anda harapkan di situ. Kalau anda pergi ke sana, dari tahun ke tahun tidak ada perobahan.

Tanya : Kata DPRDSU sendiri bahwa di sana kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengolah potensi yang ada begitu pak?

Luhut : Ya nggak juga, nggak betul juga.

Tanya : Apakah ini suara murni dari warga gitu pak tidak ada suara-suara titipan begitu pak?

Luhut : Oh nggak lah. Saya kan punya sekolah di sana, jadi saya lihat. Saya tiap-tiap 2-3 bulan ke sana. Saya lihat tingkat kemiskinan di situ. Itu tinggi. Sekarang kita buat, coba praktek pertanian, ternyata subur, bagus itu. Nah, kenapa tidak dibikin lebih baik dalam satu tataran, aturan yang benar begitu. Ya.. kalau ada potensinya itu akan lebih bagus. Paling tidak ada gubernurnya yang sudah lihat. Kalau saya bisa saja. Hanya yang sekarang saya ingin katakan, mereka ini sudah 7 tahun gitu, ya dilihatlah. Jadi semua jernih lah melihat. Inikan saya dengar tadi itu di TV jadi ada 50 ditahan. Kayaknya… kasus yang parah banget. Kek orang Batak yang berdosa amat sih. Tanya : Ya mungkin, karena meninggalnya pak Aziz pak? Luhut : Itu saya tidak setuju, kalau menurut saya, kalau itu orangnya yang mengorganisir itu dapat ditangkap, ya diadili gitu loh. Nggak ada masalah. Sebab mereka minta saya bantu. Saya bilang bantu, kalian punya hak untuk dibela. Nggak masalah itu. Karena ini negeri demokrasi kok. Kalau anda salah harus bertanggungjawab.

Tanya : Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli ini, kira-kira apa yang sudah anda lakukan, misalnya lobi-lobi mungkin dengan orang-orang. Karena berat rasanya ini terwujud pak?

Luhut : Nggak juga sih, saya nggak punya. Hanya karena mereka minta tolong. Saya kan katanya sudah termasuk senior, saya tanya teman-teman, ya saya bilang bantulah itu. Ada yang bilang mungkin karena begini-begini, saya bilang tidak. Itu murni, mereka pingin lihat bahwa ada kesejahteraan lebih bagus di sana. Saya kan nggak partai politik, buat kepentingan apa saya bikin rame-rame di situ. Jadi saya pikir, jangan ngawur lah, artinya jernih melihat itu. Negeri ini jadi rusak kalau kita ngawur berpikirnya. Tetapi kalau berpikir jernih, dilihat saya kira nggak masalah. Saya ingin satu saya tambahkan. Sekarang kan sudah banyak yang ditahan itu, diperiksa itu, jadi dimulai yang bagus, jadi jangan menimbulkan keresahan baru. Karena kalau ada keresahan baru lagi, bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada konflik berkepanjangan, kan ndak bagus itu! Saya nggak setuju itu!

Tanya : Inikan belum terwujud sampai sekarang, dan kalau misalnya sekarang pemerintah pusat tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, apa yang anda lakukan, sebagai anda putra Tapanuli ?

Luhut : Mereka kan punya hak demokrasinya, kalau tetap mengajukan, ya kita lihatlah, ya waktulah nanti yang menentukan itu. Masak dia berontak. Berontak kan nggak benar!

Tanya : Tapi harus dilihat dengan lapang dada ya pak?

Luhut : Ya semua harus berlapang dada begitu. Tapi harus juga diperhatikan. Kalau ada permintaan begitu, kok tempat lain bisa. Kok kami nggak bisa. Itukan sudah diskriminatif kan? Jadi harus dihindari juga. Jadi kalau hemat saya, harus ada dialog yang terbuka, lakukan saja yang benar. Kalau memang itu pantas jadi provinsi, dihormati juga gitu. Jangan ada pikiran yang macam-macam, itu yang saya tidak setuju. Jadi dilihatlah yang benar.

Luhut : Saya ada satu lagi, saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap Pak Aziz, khususnya kepada keluarga. Saya sangat tersentuh karena saya ketemu beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal. Saya betul-betul sangat menyayangkan sampai kejadian ini terjadi. Tetapi proses-proses yang lain itu jangan saya kira dikacaubalaukan dengan meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau ini merupakan tragedi yang harus kita ingat dalam demokratisasi negeri ini. Itu saja dari saya.   (TV One/Hel/m)

Oleh: Petrus M. Sitohang

Berita mengenai Sumut akhir-akhir ini sarat dengan hujatan, cacian dan kecaman pada para penggagas dan anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli. Hal ini sebagai dampak dari tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat saat terjadinya demonstrasi massa pendukung berdirinya provinsi Tapanuli hari Selasa 3 Feruari 2009 yang lalu. Hujatan itu justru sebagian besar datangnya dari orang-orang Batak yang ada diperantauan. Yang paling mengejutkan adalah komentar AP Batubara salah seorang petinggi DPP PDIP yang selain mengecam peristiwa demonstrasi itu juga menyatakan bahwa selama ini pembangunan di Tapanuli berjalan baik-baik saja, infrastruktur bagus dan oleh karena itu tidak perlu ada provinsi baru. Pernyataan ini aneh karena justru rekan separtainya sendiri di DPR RI yaitu M. Fakhruddin yang berulang-ulang memberikan dukungan bulat bagi perjuangan pembentukan provinsi Tapanuli karena telah menyaksikan sendiri betapa tertinggalnya daerah itu. Pernyataan AP Batubara mengenai inftrasutruktur di Tapanuli yang tidak bermasalah adalah ibarat kata pepatah jauh panggang dari api. Jangan-jangan AP Batubara tidak pernah ke Tapanuli dalam 20 tahun terakhir.

Sangat disayangkan memang bahwa demonstrasi yang merupakan elemen sah dalam sistim yang demokratis dinodai oleh tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Namun dalam masyarakat yang madani setiap pelanggaran hukum terutama yang ditimbulkan oleh massa hendaknya tidak buru-buru disimpulkan sebagai kesalahan pihak tertentu sebelum proses penyidikan aparat yang berwenang berjalan.

Kembali ke perdebatan apakah provinsi Tapanuli merupakan sebuah kebutuhan dan dapat membantu membawa Tapanuli keluar dari kungkungan kemiskinan atau berdirinya provinsi itu hanya akan dimanfaatkan segelintir orang yang akan menjadi pejabat?

Catatan ini ingin memberikan alasan-alasan bagaimana sebuah provinsi Tapanuli akan bermanfaat bagi Tapanuli dan negara RI secara umum.

Tidak bisa disangkal bahwa selama 60 tahun menjadi bagian provinisi Sumatera Utara Tapanuli hanya merupakan halaman belakang dari provinsi Sumut. Ini bisa terjadi karena berbagai hal antara lain:
1. Daerah Tapanuli jauh dari Medan, jalan menuju ke sana melelahkan karena harus melewati medan jalan dan medan yang berat;
2. Tapanuli sulit ditawarkan ke investor karena hasil tambangnya tidak ada, tidak cocok untuk pertanian karena lahannya tidak datar dan sulit diolah;
3. Sifat masyarakatnya yang tertutup sehingga tidak ramah bagi pendatang;

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa faktor yang membuat Tapanuli semakin lama semakin menjadi kubang kemiskinan di Sumut yang akhirnya membuat Gubernur Sumut di Medan semakin lama-semakin enggan mau berkunjung apalagi menginap dii Tapanuli.

Berdirinya provinsi Tapanuli akan menjadi katalisator bagi pembangunan Tapanuli dengan jalan berikut ini:

I. Gubernur Tapanuli akan tinggal dan bekerja di Tapanuli dengan SKPD tingkat provinsi untuk mengkoordinir para Bupati secara lebih dekat dan lebih intens. Persoalan dalam era otonomi daerah saat justru terletak pada lemahnya koordinasi antara bupati dan walikota yang ada di satu provinsi. Para Bupati dan Walikota merasa tidak perlu mengkoordinasikan APBD dan RKPDnya dengan bupati dan walikota tetangganya. Dengan memiliki Gubernur Tapanuli sendiri akan membuatnya lebih dekat dengan para bupati dan walikota yang ada di Tapanuli dan akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan RKPD semua kabupaten/ kota dengan RKPD Provinsi.

II. Kemiskinan dan persoalan pembangunan dari Tapanuli akan lebih cepat sampai ke pusat jika diperlukan karena tidak harus melalui saringan prioritas Gubernur Sumut ketika akan membawanya ke Jakarta.

III. Tambahan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari APBD serta program-program dekonsentrasi dari dana APBN akan menjadi stimulus bagia pembangunan Tapanuli. Jika ada yang menganggap DAU dan DAK serta dana dekonsentrasi dari pusat ke Tapanuli sebagai sesuatu yang memalukan, ini merupakan pendapat yang tidak memahami prinsip dan praktet sistim keuangan pusat dan daerah yang berlaku di Indonesia.

IV. Dengan Gubernur yang lebih dekat dengan desa-desa tertinggal di Tapanuli yang tinggal di gubug-gubug reyot, beralaskan tanah dan hanya makan ubi rebus karena tidak mampu membeli beras, maka dia akan lebih mampu merasakan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Hanya Gubernur yang tuli dan buta hatilah yang akan tetap tenang tinggal di kantor dan rumah kegubernurannya tanpa merasa terbebani dengan ketertinggalan di provinsinya.

V. Gubernur dan DPRD Provinsi Tapanuli akan membuatnya bekerja keras untuk mendatangkan investor atau paling tidak tamu-tamu untuk berkunjung ke Tapanuli untuk kunjungan kerja atau berlibur…sebuah kesempatan yang sangat diperluakan untuk mempromosikan keindahan bumu Tapanuli.

Memang ada beberapa ekses pemekaran daerah. Tetapi sejauh ini pemekaran provinsi yang sudah berjalan terbukti mampu berjalan dengan baik. Kita lihat Gorontalo berhasil dengan baik begitu juga dengan Banten, Bangka Belitung, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

Sebuah Tapanuli yang tertinggal memang akan menjadi beban bagi provinsi Sumut dan Republik ini. Tetapi sebaliknya sebuah Provinsi Tapanuli yang sejahtera akan menjadi asset bagi negara dan lebih baik bagi provinsi Sumut sendiri. Seharusnya menjadikan Tapanuli sebagai provinsi yang sejahtera harus menjadi panggilan jiwa semua yang merasa dirinya orang Tapanuli meskipun sekarang dia sudah sukses dan hidup nyaman di luar Tapanuli.

Saya merasa malu menjadi orang Tapanuli yang berhasil di perantauan tetapi setiap kali harus menanggung beban perasaan ketika ada anggota keluarga dari Tapanuli dengan segala ketertinggalannya datang meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan di tanah perantauan ini. Faktanya, ternyata setelah mereka bekerja di luar Tapanuli mereka bisa menjadi pekerja yang baik. Jadi kalau ada tudingan yang menyebutkan manusia Tapanuli tidak baik, bagi saya itu merupakan pernyataan yang tidak berdasar…Karena di hampir semua sektor di Indonesia saat ini, manusia-manusia Tapanuli merupakan bagian dari golongan top 10% dari pemimpinnya. Ketika saya menjadi manajer personalia di sebuah perusuhaan PMA, saya malah dituding promordialis karena banyak manajer eksekutif yang direkruit di persahaan tempat saya bekerja saat itu dari etnis suku-suku Tapanuli. Padahal saya sebagai personalia hanya merupakan satu dari anggota interviewer committee, dan bahkan bukan pemutus akhir. Kesimpulan saya “there must have been something gone wrong” di Tapanuli dan itu terbukti secara empirik bukan faktor manusianya.

Bagi saya jelaslah bahwa kehadiran seorang Gubernur Tapanuli di provinsi Tapanuli adalah merupakan sebuah jalan keluar dari kemandegan pembangunan yang mengakibatkan Tapanuli menjadi peta kemiskinan selama 60 tahun lebih menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara. Jadi menurut saya jika kita tidak bisa menawarkan solusi dari kemandegan pembangunan di Tapanuli selama ini, berhentilah menghujat para pemrakarsa pembentukan provinsi Tapanuli. Berhentilah menjadi penonton pertandingan sepakbola yang merasa diri lebih pintar dari pemain yang tidak bisa menciptakan gol… Kalaupun ada yang salah, niat mereka sudah baik. Caranya mungkin harus diperbaiki. Mari kita perbaiki bersama-sama.

Jangan hanya bisa “menepuk air didulang, karena akan terpercik muka sendiri…”.

*) Petrus M. Sitohang, seorang akuntan, bekerja pada sebuah PMA di FTZ Batam Bintan Karimun di P. Bintan dan konsultan DPRD Tanjungpinang khusus untuk masalah-masalah anggaran dan keuangan daerah.

Tuktuk Samosir difoto dari udara (Foto: Charlie M. Sianipar)

Oleh:  Petrus M. Sitohang

Berita meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat pada saat unjuk rasa massa pendukung pembentukan provinsi Tapanuli di Medan hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 yang lalu di Medang sangat mengejutkan dan mengguncang perasaan.

Perjuangan pembentukan provinsi Tapanuli sudah lama dilakukan dan sejauh ini berlangsung dengan aman. Demonstrasi memang terjadi beberapa kali. Tetapi demonstrasi adalah bagian yang sah dari demokrasi. Jika aspirasi yang disampaikan oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif kurang membawa hasil, maka demostrasi adalah alat yang sah untuk mengartikulasikan aspirasi.

Adalah tugas aparat keamanan dalam hal ini kepolisian yang seharusnya mengantisipasi segala kemungkinan dari ekses demonstrasi. Fakta bahwa beberapa demonstrasi sebelum ini bisa berjalan dengan aman membuktikan ada yang salah pada cara pihak kepolisian daerah Sumatera Utara menangani demonstrasi baru baru ini. Jadi jangan cuma menyalahkan para demonstran yang emosinya sudah meluap-luap karena selama ini merasa dipermainkan oleh DPRD Sumatera Utara.

Emosi rakyat kabupaten-kabupaten pendukung provinsi Tapanuli sudah terlalu lama diombang-ambingkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Utara. Ibaratnya anak sudah dewasa dan ingin tinggal terpisah dari orangtuanya tetapi dihalang-halangi tentu menimbulkan gejolak emosi.

Apalagi selama 60 tahun dalam naungan provinsi Sumatera Utara daerah-daerah yang menjadi bagian dari rencana Provinsi Tapanuli selama ini terus tertinggal dan bahkan selalu menjadi daerah kantong-kantong kemiskinan. Padahal daerah daerah itu sebenarnya memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa dan penduduk yang terkenal karena etos kerja dan semangat mengejar kemajuan pendidikan yang tinggi.

Jadi kalau akhirnya perjuangan ini menimbulkan ekses meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara ini seharusnya membuka mata dan hati para anggota DPRD Sumut dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan DPR RI agar jangan menganggap angin lalu aspirasi ingin membentuk provinsi Tapanuli. Ini bukanlah perjuangan untuk segelintir orang seperti yang sering dituduhkan. Ini adalah perjuangan membawa Tapanuli keluar dari kubang kemiskinan yang selama lebih 60 tahun dialami menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara.

*) Petrus M. Sitohang, anak dari seorang putera Samosir yang selalu merasa sedih dengan ketertinggalan Tapanuli setiap kali mengunjungi daerah yang sangat indah tersebut.

By: Anthony Reid

Working Papers Series No. 78, Asia Research Institute, National University of Singapore

Sure enough, the popular items at the top of the Googling process revealed no books or articles on the subject, but rather items such as a new keep-fit training apparatus called a Batak (and which seems already to have a history), as well as a village in Bulgaria, “forever associated with the April Uprising of 1876, one of the most heroic events in Bulgarian history”. The Batak of Bulgaria have a history, it appears, but not those of Sumatra.

HISTORIOGRAPHY

The curious absence of Batak history does indeed apply chiefly to the history as written by academics, as Ashis Nandy might have expected. To my knowledge only three professional historians have written dissertations in English on Batak history. All wrote exclusively about the twentieth century, and all regrettably remain unpublished in the original English.4 In French there was a unique attempt by Daniel Perret at a more comprehensive history, albeit of the North Sumatra region rather than Bataks per se.5 Fortunately church or mission history is better served, especially in German. The publications here include one extremely detailed history of the early Karo mission written by anthropologist Rita Kipp.6

The general dearth of histories of any highland people in Indonesia is reflected in the national histories of Indonesia and regional histories of Southeast Asia. The more detailed studies may report the Christianization and incorporation of highlanders into the colonial state at the end of the nineteenth century, but nothing before that and almost nothing after. One of the recent histories, that of Jean Taylor, has no mention whatever of Bataks.7

Bataks themselves have written history, though to a very limited extent in the professional academy. The favourite topic of popular writers was, as in many other regions, the official link between minority ethnicities and the nationalist narrative—a ‘national hero’ sanctioned by the process inaugurated by Sukarno in 1959. Singamangaraja XII (1845-1907) was surprisingly the first Sumatran to make this list, in 1961, after a campaign throughout the 1950s by some of his descendents and affines to make him the pre-eminent Batak hero. He was well-placed as not only the last major resistance leader against the Dutch, hunted down and killed in 1907, but also the scion of the dynasty to approach nearest to sacred king-like status, albeit most respected by the Sumba group of Toba Batak lineages spread around his western-lake redoubt of Bakkara.

The first hagiography was published in 1951 by Adniel Lumban Tobing, who was also the leading figure in a festive reburial of his remains and the erection of a statue in his honour in the Toba Batak heartland, at Tarutung, in 1953.8 Further writing in this genre was stimulated by the success of this campaign in having Singamangaraja XII declared an Indonesian national hero in 1961, and a huge statue erected in his honour in Medan (marking the Toba Bataks’ definitive arrival in the regional capital). Mohammad Said was one of the pioneers to build on Tobing’s slim work by marrying Dutch sources with local legend. 9 Among a plethora of speculative works which followed, the book of Professor Bonar Sidjabat of the Jakarta Theological Seminary sought to establish Singamangaraja’s credentials in the Indonesian academic world.10

The increasing role of Singamangaraja XII in Toba Batak popular self-identification was based largely on this success on elevating him to the official national pantheon, and therefore into the national textbooks read by all Indonesian school-children. For later generations educated in Indonesian national schools, he became the sole Batak historical figure. His lineage, although historically shadowy before the nineteenth century, could also represent a simulacrum of a state, a key for later Batak intellectuals to try to read the ‘state’ back into their earlier history.

In the 1957 reissue of his original 1951 book, Adniel Tobing put a version of this legendary lineage into print, beginning with the miraculous virgin birth of the progenitor of the line.11 The imaginative engineer Mangaradja Parlindungan took speculation of this kind to new heights in his 1965 book, Tuanku Rao, of which more later. Batara Sangti, a Toba Batak government official (wedana) who had accepted the task in the 1950s of writing an ‘official’ history of Singamangaraja XII, finally produced his book well after Parlindungan’s, in 1977. This was the first book to call itself a ‘Batak History’, and was hailed by its publisher with the words, “until this time it can be said that there was no book of ‘Batak History’ of a general and complete kind, which was on a level with the histories of the kingdoms that formerly existed in the northern Sumatra region and/or Indonesia”.12 He took the portentous step of providing dates for these shadowy figures, by the simple device of allowing thirty years between the birth dates of each of the twelve. By this means ‘history’ was pushed back to the imagined birth of the first SSM in 1515.13

The most interesting figures in linking Batak sources with international history-writing are two Batak intellectuals to whom we must return. Mangaradja Parlindungan has puzzled both historians and the Batak identity industry ever since his remarkable book Tuanku Rao was published in 1965.14 He reconstructed Batak history based on evidence he claimed his father and the Dutch BB-ambtenaar and Batak-kenner C. Poortman had assembled, reconciling oral and written Batak sources, many of them mysteriously lost for any other researchers, with the data available in Acehnese and Dutch writing. Secondly, there was the poet Sitor Situmorang, who began to take an interest in Batak history when in a kind of exile in Holland in the 1970s and ‘80s. His first writings on Singamangaraja XII were compatible with the tradition of Dutch ethnography, and to ensure the association did not sully his credentials, he never mentioned Parlindungan or Poortman in his work.15 After his return to Indonesia, however, he developed the idea of “the institution of Singamangaradja as the principle of Toba unity”. He sought to qualify Lance Castles’ reading of ‘statelesslessness’16 through the notion of the ritual community or bius, 150 of which were individually sovereign throughout the Toba Batak territory, yet formed a kind of federative unity through the Singamangaradja. He made a bold use of Batak mythology to construct what he called “The socio-political history of an institution from the 13th to 20th centuries.”17

‘BATAK’ IN THE HISTORICAL RECORD

Historians are anxious to find voices that speak directly from a vanished past rather than through the medium of multiple generations of memory. Inscriptions and archaeological evidence from within, and the information of travellers from without, are their preferred keys to the proto-historic past. There is no doubt that we are at a terrible disadvantage in this respect with highland peoples such as those in Sumatra. Tomé Pires, our most reliable recorder of all manner of states and societies in sixteenth-century Southeast Asia, merely records “There are many heathen kings in the island of Sumatra and many lords in the hinterland, but, as they are not trading people and known, no mention is made of them”.18 As with all shadowy protohistories, the question arises with Batak whether we are on safer ground tracing the history of a place, the domain currently dominated by the six major Batak ethnolinguistic groups of today’s North Sumatra province, or of a people called Batak or identifiable in some other way. And if the latter, what does this concept mean before the period of national self-definition in the twentieth century?

In terms of place, physical remains have so far offered us three major urban complexes in the North Sumatran area prior to the Islamization of coastal ports. All must have been important gateways for the trade of the interior highlands, though on the borders of what is thought to be Batak territory today. Starting with the oldest, they are:

􀂃 The camphor and benzoin port of Barus on the west coast, flourishing from the 8th to 13th centuries, and recently excavated by a French-Indonesian team led by Claude

Guillot;19

􀂃 The Buddhist temple complex of Padang Lawas, near the upper Baruman River in the south, which dates from the 11th to 14th centuries. The ruins lie as far from the sea as one can be in North Sumatra, in what is an unproductive grassland in modern times, but is at a low point in the Bukit Barisan mountain range which may have been a transit route for early traders.20

􀂃 The east coast port of Kota Cina, near Medan, which flourished from the 12th to 14^th centuries, and must have had a role in the presumably Karo-Batak kingdom of Aru, a major maritime and piratic power from the 13th to 16th centuries.21

While archaeology remains in its infancy in this area, it is safe to conclude that these would have been sites through which Indian (especially), Chinese, Javanese and other influences entered the Bataklands at this time, if not before. Kota Cina is usually associated with the influx of Hindu elements among the Karo, and Barus among the Toba Batak. But Padang Lawas remains mysterious, and the new work there may prove it to be a more important key to a state-forming ‘path not taken’.22

The only element of ‘Batakness’ spectacular enough to be noted in the earliest sources is their cannibalism. Foreign sources note its presence in Sumatra long before the appearance of the term ‘Batak’ or any other feature which could be identified with it. Ptolemy was the first, around 100 CE, to record the presence of cannibalism in what he identified as an island cluster of Barusae, presumably Sumatra. Following him a long series of Arab, Indian and European sources, including Marco Polo, attest to the existence of cannibalism in the island, including on its more accessible north coast. Nicolo da Conti was the first European, in 1430, to use the term Batak (Batech) for this cannibal population in Sumatra.23

The term Batak appears even earlier in Chinese sources, but as a polity or place, not a people. Chau Ju-kua (1226) has an obscure reference to Bo-ta as connected with Sriwijaya, while the Yuan (Mongol) dynastic chronicle mentions Ma-da next to Samudra (Pasai), both offering tribute to the Imperial court in 1285-6. Ma-da would be pronounced Ba-ta in Hokkien, the likely language of Chinese trader informants.24

This thirteenth-century Bata appears to have survived to the beginning of the sixteenth century, the first great watershed in Batak self-definition because of the confrontation with Islam. About 1515, before the rise of Aceh, Tomé Pires described a loosely Muslim kingdom in the same area.

The kingdom of Bata is bordered on one side by the kingdom of Pase and on the other by the kingdom of Aru (Daruu). The king of this country is called Raja Tomjano.25 He is a Moorish knight. He often goes to sea to pillage. He is the son-in-law of the king of Aru. He brought in the ship Frol de la Mar which was wrecked in a storm off the coast of his country, and they say he recovered everything water could not spoil, wherefore they say he is very rich.26

Pires’ most specific geographical information is that this Batak possessed the sources of petroleum in the Tamiang-Perlak area, later a precious resource for Aceh. The fact that the king was listed as Muslim and a son-in-law of the Aru king, also in some sense Muslim, indicates that the religious situation was still fluid, the inhabitants of the island recognized themselves by place rather than ethnicity or religion, and that the natural centre for state-like formations for the interior peoples was at their points of connection with maritime trade. But Pinto did not list this presumably hybrid Karo state as cannibalistic; that honour was reserved for the west coast area above Singkil.27

For Mendes Pinto writing of 1539, northern Sumatra had been transformed by the expansion of Aceh along the north coast, swallowing whatever kingdoms there were between its Banda Aceh centre and Aru. This militantly Islamic character of this expansionism was vividly described by Pinto, but is also evident in other Portuguese, Turkish and Acehnese sources on the sixteenth century confrontation between an Aceh-led commercial coalition and the Portuguese, with whom were associated both non-Muslims and kingdoms like Aru whose Islam had rested lightly on the ruling court.28 This confrontation seemed already to have turned the term Batak definitively into a description of a people; a people defined by their resistance to Islam in this militant new form. But it was still a people with a king, “the King of the Bataks”, whose capital was at Panaju, now on the west coast, about 8 leagues (50 km) up a river Pinto calls Guateamgim.29 This was presumably one of the west coast rivers to the south of Singkil giving access to the camphor and benzoin land west of Lake Toba. The capital’s name Panaju is reminiscent of the kingdom of Pano (Pão) mentioned in the same area by Pires.30

Pinto makes his story of the Bataks a tragic one, with a king first refusing the offer of Islam and determining to fight the Acehnese sultan, then making a treaty and marriage alliance with him, which the sultan treacherously broke by attacking and killing his sons. The Batak king then assembled a major alliance of local chiefs to fight the Acehnese, whose Turkish reinforcements however proved too much for him. He then retreated far up the river.31

This appears to mark the last of coastal ‘kingdoms’ associated with Bataks either by name or life-style. The ports were hereafter all Muslim to some degree, and the people of the uplands who resisted the Acehnese jihad were called Batak by them. Thus Barros, writing in midcentury, could report that Sumatra is inhabited by two kinds of people, moros [Muslims] and gentios [heathens]; the latter are natives, while the former were foreigners who came for reasons of commerce and began to settle and populate the maritime region, multiplying so quickly that in less than 150 years they had established themselves as senhores [lords] and began calling themselves kings. The heathens, leaving the coast, took refuge in the interior of the island and live there today. Those who live in the part of the island facing Malaca are called Batas. They are the most savage and warlike people in the whole world; they eat human flesh.32

The definition of Bataks as being those who resisted Islam and continued to eat pork was shared by a seventeenth century Aceh text, the Hikayat Aceh. It twice mentions Batak as an ethnic group. In a succession conflict of the 1590s it portrays a rebel prince stopping at Barus on the way to challenge his brother at the capital, and recruiting two upriver Batak datu (healers), “skilled in the arts of sorcery (sihir) and magic (hikmat)”, who successfully caused the king to become sick. 33 A second incident is more surprising, portraying the young Iskandar Muda encountering ‘an old Batak’ on a hunt for a wild buffalo, who tricked the prince into giving him a sword and kris, and then scampered off into the forest.34 This presumably says nothing about ethno-linguistic identity, but means only that there were still villagers unincorporated into the Aceh state and religion very close to Banda Aceh, and that such people were called ‘Batak’. This became in succeeding centuries a definition that many Bataks accepted. Nineteenth-century witnesses assert that when Minahassan missionary teachers, and Chinese traders, penetrated into Batak areas for the first time they were also considered Batak, since they ate pork.35

“ISOLATION” OF THE LONG 18TH CENTURY

The aggressive expansion of Islamic Aceh in the period 1520-1630, at the expense of all the varied coastal states, ensured a separation not only between Bataks and Islam, but also between Bataks and the port-states of the coast. Batak “statelessness” can be dated from this period, when states came to be associated by Batak with an aggressive ‘other’. This statelessness was however qualified. The Karo and Simalungun on the east coast, and the Toba Batak on the west, each preserved from the earlier period a certain memory of state, often linked through tradition with Aceh. Thus the four Sibayak who had a certain ritual primacy in the Karo area, and the four Raja who held a somewhat stronger position in the Simalungun area, were popularly believed to have been inaugurated during the period of Aceh hegemony over the coast.36 Parlindungan claims Toba sources from Bakkara chastised the Karo and Simalungun for erecting their own states and thereby falling away from the Sori Mangaradja dynasty, but it is very doubtful there was ever such a sense of common identity among the different ethno-linguistic groups.

Many Toba Batak traditions also linked a principal of sacred descent with the coastal kingdoms they remembered – Aceh and Barus. The latter was long recognised as a crucial port for Toba Batak, and therefore some ritual tribute was to be expected. Joustra was struck by the surprisingly uniform set of traditions about the Barus link with Bakkara and the Singamangaraja line,37 though I will present it here in the form of the Barus Hilir chronicle edited by Jane Drakard. This describes the journey of the founder of the Muslim dynasty of Barus Hilir, Sultan Ibrahim, through the Batak territories prior to establishing his kingdom on the coast. First in Silindung, and then at the Singamangaraja’s sacred place of Bakkara, and finally in the Pasaribu territory, the local chiefs pleaded with him to stay and become their king. At Bakkara he urged the Bataks to become Muslim, because then they would be one people (bangsa) with him and he could stay as king. The Bataks responded apologetically, “We do not want to enter Islam. Whatever else you order we will obey”. He therefore moved on, but not before fathering a child by a local woman, who became the first Singamangaraja. In each place agreements were sworn to by both sides, establishing the long-term relationship between upland Batak producers on one hand and coastal Malay traders on the other. These included establishing the ‘four penghulu’ of Silindung as a supra-village institution linked to the Barus trade.38

Since Barus and other ports on the west coast were themselves frequently under Aceh suzerainty, it is not surprising that Aceh also figured in Batak memory. Its ritual preeminence over the Singamangaraja line was acknowledged in various ways in the betterknown nineteenth century, including the Singamangaraja’s seal and flag, both of which appear modelled on those of the Aceh Sultan (see fig. 1). This link, mythologised in the mysterious Batak progenitor-figure Raja Uti who disappeared to Aceh, may go back to the sixteenth or seventeenth century links.

For Parlindungan, however, and the Batak manuscripts of the ‘Arsip Bakkara’ he claims as a source, there was another powerful connection with Aceh in the late 18th century. He claims that these documents reveal a treaty of friendship between the otherwise unknown Singamangaraja IX and Sultan Alauddin Muhammad Syah, known to have ruled Aceh uneasily from 1781 to 1795. The treaty purportedly agreed that Singkil was Acehnese, the Uti Kanan (Simpang Kanan?) area Batak, and Barus a neutral zone. But the Acehnese cannon which sealed the deal caused such havoc among some elephants at Bakkara that Singamangaraja IX was killed by one of them.39

As so often with Parlindungan’s fanciful stories, there seems to be something of substance in this. In the 1780s, the Singkil area was developed for pepper-cultivation, and the limits of Acehnese control became an urgent concern. Acehnese raided the British outstation of Tapanuli (Sibolga) in 1786, and the British responded by attacking some Acehnese forts.40 This was indeed a time, in other words, when Acehnese would have sought to lock Batak suppliers and traders into their networks rather than the British ones.

Let me throw in a further fanciful vignette, if only to further undermine what remains of the idea of Batak “isolation” during the long 18th century. In 1858 a Frenchman or Eurasian called De Molac told a Pondicherry newspaper that in the last quarter of the 18th century “his family settled in the most savage part of Sumatra, established magnificent agricultural establishments there, acquired great influence among the natives and succeeded in reforming their customs”. The head of the family “had recently been elected chief of the confederation of Bataks, a Malay people whose lands border Dutch possessions and the kingdom of Aceh.” 41 While no doubt largely invented, this story is sufficiently consistent with the supernatural inferences drawn about 19th century visitors to the Batak highlands, including Burton and Ward, Van der Tuuk and Modigliani, that we should not be surprised if such a pattern began earlier.

PADRI INCURSIONS

The nineteenth century was another time of great upheaval for the Bataklands. The Christianisation of its last three decades is rather well documented by western and Batak writers, but the traumatic Padri invasions remain poorly covered. By far the most detail is provided by Parlindungan, and is therefore highly suspect. Yet this episode is so important that it demands serious attention. Batak sources agree that some of the most militant of the Islamic marauders who brought fires and sword to the Toba area were themselves newlyconverted Bataks. Singamangaraja X was killed by a militant Padri they called Si Pokki, around 1830 according to most authorities. Parlindungan however puts this event in 1819, and traces the source of the hostilities to cleavages within the Singamangaraja lineage itself, with Tuanku Rao presented as an alienated Batak turned militant Muslim. In any case, this event marked the historic emergence of the Singamangaraja dynasty as a symbol of Batak unity against outside threats. It begins a period of upheaval as these unprecedented threats assail the mountain strongholds one after the other. And for these upheavals of the early nineteenth century there are enough traces in the pustaha as well as European sources to create the stuff of real historical debate.

CONCLUSION

So, is there a Batak history?

Yes, there have been some ingenious attempts by Batak authors to extend the known story back in time to the sixteenth century, even if this has not yet made a significant impact on the received history of the professionals. Yet even these Batak labours remain a somewhat perverse attempt to make Batak history more like every other civilizational story, with a respectable state to give it meaning.

Should not the glory of the Bataks be rather their success in managing without states, and the real challenge of the Batak historian be to show how social and economic history could for once be written without the distorting lens of state-imposed hierarchies?

It is not an easy task, but I believe that there is much that can be done. Let me end with just three avenues which seem particularly promising, if challenging.

The difficult Batak manuscripts, the pustaha. They have so far seemed so difficult and so ahistorical as not to repay sustained effort to master their contents. Yet the claims of Parlindungan/Poortman are so suggestive, those of Sitor Situmorang so ingenious, that somebody ought to follow these tracks systematically, to establish what can be known about the connections with Islam, with Aceh and Barus, and with the east coast; what can be saidabout the Padri incursion and the social upheavals they brought, and what was the dynamic of Batak society in that century before Christianisation.

The ‘underside’ of history can be accessed through the slaves who found their way to Melaka, Padang, Batavia, Penang and Singapore. There is an unfortunate avoidance of this feature by nationalist historians, though the documents are richer on slaves than any other non-elite category. It may well be, for example, that the Sumatran slave who accompanied Magellan around the world, Enrique, was as much a Batak as anybody at that time.42 Penang in 1835 counted 561Bataks among its population, and some did enter into court and other records before being assimilated into Malay or Chinese populations.43

A fuller examination of material culture, including the textiles which Sandy Niessen used to such effect; the systems of trade and exchange which effectively united the coastal regions and the interior of Sumatra in an efficient four-day market cycle;44 and the ritual systems which helped establish the coherence of Batak society.

By these and other means our successors may eventually reveal through Batak history how to

truly write a history without states. I wish them well.

(republished in this blog with written permission from Prof. Anthony Reid) 

(Dikirim oleh Henri Sitorus, Country Director Heifer International di Indonesia)