Pada jaman sekarang pergeseran demi pergeseran telah terjadi, khususnya dalam penggunaan bahasa batak. Bahasa dianggap hanya sebagai sebuah komponen yang tidak mengikuti jaman, yang tidak cocok dengan anak muda, yang ketinggalan, dsb. Diakui atau tidak generasi mudah lebih memilih menggunakan bahasa indonesi, inggris, dan yang terbaru adalah bahasa “alay (gaul)”.

Tidak sedikit dari generasi muda batak yang sama sekali tidak mengerti akan bahasa batak, dan apa yang terjadi adalah kesenjangan dan kerenggangan. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan dan kerenggangan? Mereka adalah kondisi yang tercipta antara generasi muda dan generasi tua, dimana oleh faktor bahasa generasi tua dianggap kolot, tidak mengikuti jaman atau bahkan mereka generasi muda yang fasih berbahasa batak dianggap belum maju, masih dari huta-huta.

Pernah suatu kali dalam perbincangan saya menuturkan bahwa teman dan rekan muda batak harus belajar baik menulis, membaca dan mengucapkan bahasa batak. Response yang cukup dingin dilontarkan oleh sebagian dari mereka. Pendapat bahwa bahasa tidaklah terlalu penting dan dinomor sekiankan membuat kemunduran pada jiwa batak itu sendiri.

Bahasa yang dinomor sekiankan dari beberapa komponen nantinya bisa akan sirna dan tidak seorangpun akan tau. Tolak ukur kebatakan sekarang hanya dipatokkan ke dalam marga dan silsilah keluarga. Namun kedua faktor itupun lambat laun semakin memudar dan tidak terlalu dipentingkan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan pergaulan yang menuntut kecakapan dan keterampilan berbahasa asing menuntut setiap individu generasi batak untuk bisa bersaing dan berkompetisi. Semua orang berlomba kursus bahasa asing, namun sangat sedikit atau bahkan tidak mendapat pengajaran bahasa batak di rumah atau lingkungan mereka bergaul.

Bahasa batak adalah sebuah kunci pergaulan, kunci persahabatan, identitas kita batak kemanapun kita melangkah. Kemunduran yang terjadi pada generasi-generasi muda sudah mulai terlihat, bahasa batak apakah hanya akan menjadi tinggal kenangan? Tantangan ke depan ada pada setiap individu batak khususnya.

Sebagaimana bisa kita lihat pada acara pernikahan adat batak, seharusnya adalah bahasa batak dalam mengucapkan ikrar-nya, namun karena dengan alasan tidak mengerti bahasa batak, semuanya dalam bahasa Indonesia. Dalam hal-hal lain juga tentunya sudah terlihat.

Akhir kata saya hanya menitipkan pesan buat kita generasi muda, bahasa bukanlah suatu keharusan, tetapi suatu kewajiban. Kita batak adalah yang sangat menjunjung tinggi harga diri, bahasa adalah harga diri juga, bahasa tidak pernah membuat malu, tetapi pemersatu. MAMPUKAH KITA MENJAGANYA?

Marsomba sampuluh jari-jari

Pasampulusadahon simanjujung

Mangido maaf ma au anggo adong na maralo tu roha muna

by : Pesta Ferdinan Sitohang

20/10/2010

Uskup Mgr Dr Ludovicus Simanullang OFM Cap Keuskupan Sibolga didampingi Pastor Ratinus Manalu Pr dan Ustad M Sodikin Lubis SAg meyampaikan orasi/himbauan di tengah massa Solidaritas Peduli Tapteng yang berunjuk rasa di Mapoldasu Sumut di Medan, Kamis (14/1). Uskup datang ke Mapoldasu Sumut bukan Maksud demo tetapi untuk mendampingi Pastor-nya (Rantinus Manalu Pr) yang sedang diperiksa Polisi. (Foto SIB/Jhon Manalu)

Medan (SIB), 15 Januari 2010

Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Tapteng, Kamis (14/1) berunjukrasa di Mapoldasu meminta penghentian kriminalisasi terhadap pejuang kemanusiaan sekaligus memberikan dukungan kepada Pastor Rantinus Manalu Pr, yang menjalani pemeriksaan di Direktorat Reskrim Poldasu sebagai tersangka perambahan hutan Register 47 di Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapteng. Pada kesempatan itu, Uskup Sibolga Dr Ludovicus Simanullang OFM Cap, juga datang ke Mapoldasu untuk mendampingi pastornya yang konsisten membela kepetingan rakyat miskin yang tertindas di Tapteng menjalani pemeriksaan.

“Kedatangan saya kemari bukan untuk berdemonstrasi, tetapi mendampingi Pastor Rantinus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus perambahan hutan Register 47 di Tapteng,” kata Uskup.

“Saya melihat tuduhan itu sangat tidak tepat. Polisi sebagai penegak hukum terlalu apriori menuduh seorang pastor, pemimpin agama sebagai tersangka perambah. Bagaimana mungkin seorang pastor yang telah berkaul untuk hidup sederhana, tidak menikah, tidak punya anak, rela hidup miskin dan merelakan hidupnya untuk membela kebenaran dan keadilan, dituduh sebagai perambah hutan,” kata Uskup.Begitu gampangnya polisi menetapkan tuduhan itu. Bagaimana jadinya, jika seorang guru selalu kita curigai mengajarkan ajaran jahat kepada muridnya. Dan apa jadinya, jika kita selalu curiga kepada polisi akan berbuat jahat terhadap rakyatnya, kata Uskup dalam kesempatan memberikan penjelasan soal kedatangannya kepada massa yang berada di Lapangan Upacara Mapoldasu.

Ricuh
Massa, yang berasal dari FPTR Tapteng, Walhi Sumut, Kontras Sumut. PI Sumut, Korda GMNI Sumut. PBHI Sumut. PMKRI Cabang Medan, BEM FE UMA. USE, ELBH Sumut, Teplok dan KPHSU sebelum memasuki Mapoldasu berkumpul di pinggir jalan seberang Mapoldasu. Pada saat itu, sejumlah pengunjukrasa membagi bunga dan seleberan kepada para pengemudi kenderaan yang melintas di sana.

Bersamaan dengan itu, sejumlah polisi datang dan meminta pengujukrasa masuk ke Mapoldasu agar tidak mengganggu pengguna jalan. Namun. pengunjukrasa meminta waktu karena masih menunggu rekan mereka. Pada saat itulah terjadi pertengkaran antara polisi dan pengunjukrasa, hingga seorang perwira menegah polisi memukul seorang pengunjukrasa bernama Denis Simalao, dari PMKRI Cabang Medan.

Kericuhan juga terjadi di halaman Mapoldasu, ketika terjadi dorong-dorongan antara pengunjukrasa dengan polisi yang meminta agar massa masuk ke areal yang telah di police line. Massa sempat bertahan, namun terus didorong sehingga beberapa orang mengalami pemukulan. Bahkan seorang wanita, Sahat Tarida dari Walhi Sumut sampai terduduk ke aspal berada di antara kerumunan polisi. Kasus itu telah dilaporkan ke Propam Poldasu.

Tak berapa lama setelah kedua insiden itu, Pastor Rantinus, Uskup Sibolga dan Imam Mesjid Raya Barus Ustadz M Sodikin Lubis SAg didampingi sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak-Hak Masyarakat datang dan langsung menemui para pengunjukrasa. Pastor terlihat berbicara dengan Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Drs Baharudin Djafar dan mempertanyakan soal pemukulan seorang mahasiswa.

Dalam orasinya, Pastor Rantinus Manalu Pr menjelaskan bahwa hari itu dia akan menjalani pemeriksaan kedua setelah pemeriksaan tanggal 16 Desember lalu. Sebagai warga yang baik ia akan selalu taat hukum dan akan menjalaninya. Dia menyerukan bahwa perjuangannya adalah untuk mempertahankan hak-hak rakyat kecil. “Kita tidak boleh takut untuk itu. Sebab kalau kita takut, maka penguasa akan memanfaatkannya untuk terus menindas kita,“ seru pastor Rantinus.
Dia juga menegaskan, bahwa dirinya tidak takut akan semua intimidasi. Dia lebih takut pada ketakutan itu sendiri. “Sebab jika saya takut, maka tidak akan bersuara lagi. Saya tidak akan pernah surut untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran itu. Ke istana negara pun saya akan demo untuk berjuang agar hak-hak rakyat Tapteng tidak dirampas begitu saja. Di penjara pun saya tidak masalah. Yang menjadi masalah bagi saya adalah, jika rakyat kecil itu harus melepaskan setapak tanahnya dirampas oleh orang lain dengan semena-mena,” katanya.

Pastor juga menjelaskan, kedatangan massa ke Mapoldasu adalah untuk menyuarakan bahwa di Tapteng telah terjadi kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Kasus kekerasan itu telah memasuki tahap yang serius karena dilakukan secara sistematis dan terorganisir, seperti kasus pembunuhan Partahian Siimanungkalit, penyerobotan lahan milik warga transmigran dan tanah adat oleh PT NS, pembakaran rumah Edianto Simatupang, pembakaran hasil panen dan tanaman milik warga, teror dan intimidasi terhadap warga desa, penikaman Edianto Simatupang oleh oknum preman, pemenjaraan terhadap 10 warga petani dan terakhir kriminalisasi Rantinus Manalu Pr. Pastor dari Keuskupan Sibolga dan Robinson Tarihoran.

Pengusutan kasus-kasus itu hingga kini tidak pernah jelas dan tuntas. Sementara di pihak lain, aparat kepolisian dengan sangat gampang menjadikan Pastor Rantinus Pr dan Robinson Tarihoran menjadi tersangka perambah hutan, kata seorang orator sambil berteriak “Maju terus membela yang benar bukan yang bayar.” Pada kesempatan itu juga Ustadz M Sodikin Lubis meneriakkan perlawanan terhadap Pemerintah Tapteng yang dinilai lebih kejam dari penjajah Belanda dan telah merampas hak-hak rakyat kecil. “Perjuangan ini adalah perjuangan kemanusiaan, “ kata M Sodikin.

Masa yang berjumlah seratus orang lebih tersebut membawa dua poster besar berisi agar menangkap penguasa Tapteng yang menjadi otak kejahatan di Tapteng.

Seusai memberikan semangat kepada massa pendampingnya, Pastor Rantinus Pr didampingi Uskup Sibolga dan sejumlah pengacaranya berangkat menemui juru periksa di Dit Reskrim Poldasu. Sementara sejumlah utusan lainnya mendampingi Denis Simalao membuat pengaduan ke Propam Poldasu.

Ketika pastor menjalani pemeriksaan, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Drs Baharudin Djafar kepada wartawan menjelaskan, bahwa Pastor Rantinus dipanggil sebagai tersangka, namun di dalam berkas dia belum dinyatakan tersangka. “Jadi berkas yang telah dikirim ke jaksa adalah berkas Robinson Tarihoran,“ kata Kabid Humas.

Ditanya soal pemukulan pengunjukrasa yang telah dilaporkan ke Propam Poldasu. Kabid Humas mengatakan, silakan saja diadukan jika memang ada pemukulan. Dikatakan, pihaknya telah berupaya agar pengunjukrasa masuk ke Mapoldasu agar jangan menganggu arus lalu lintas. Namun mereka sempat bertahan hingga sempat menggangu arus lalu lintas “Negara demokrasi menjunjung tinggi hak-hak orang lain,“ katanya seraya menyebutkan, dia juga harus ikut mengatur arus lalu lintas agar tidak macat di depan Mapoldasu.

Peta Register 47 Masih di Belanda

Seusai menjalani pemeriksaan sekira pukul 14.30 WIB, Pastor Rantinus Manalu yang terus didampingi Uskup kembali menemui massa yang setia menunggu di Lapangan Upacara Mapoldasu. Dia menjelaskan seputar pemeriksan yang dijalaninya. Katanya, sebelum memasuki materi pemeriksaan, Pastor meminta polisi untuk menunjukkan peta Register 47, yang dituduh dirambahnya. Namun, menurut Pastor, polisi menyebutkan peta itu masih di Belanda karena Belanda dulu yang membuatnya.

Setelah mendengar jawaban itu, Pastor kemudian menyatakan ketidaksediaannya diperiksa sebelum polisi menunjukkan peta Register 47 yang disebut dirambahnya dan menjadi alasan penetapannya sebagai tersangka. Akhirnya polisi menghentikan pemeriksaan itu dan tidak menyebutkan, kapan akan diperiksa kembali.

Menanggapi pernyataan Pastor Rantinus Manalu itu, Uskup juga memberikan pernyataan yang mengecam penyederhanaan kasus yang dilakukan polisi. “Saya malu, betapa polisi dengan gampangnya menyederhanakan persoalan. Padahal Pastor saya sudah dihina dan dijadikan tersangka. Saya datang kemari demi kebaikan dan kebenaran. Saya sebagai Uskup Sibolga yang membawahi 7 wilayah pemerintahan daerah tak punya urusan datang ke kantor polisi ini. Namun karena Pastor saya sebagai pemimpin agama sudah dihina dan dijadikan tersangka saya datang kemari. Tapi betapa gampangnya polisi menyederhanakan persoalan bahwa peta register yang dipersoalkan masih di Belanda. Ini Tidak bisa ditolerir di negara ini,” kata Uskup lagi.

Dia juga mengecam pemukulan pengunjukrasa yang dilakukan oknum polisi. “Pertama saya datang kemari semua berjalan dengan baik. Tapi yang kedua ini mengapa mesti ada pemukulan. Padahal mereka hanya ingin memperjuangkan hak-hak rakyat,” kata Uskup.

Prematur

Sementara Andi Lumban Gaol SH, seorang dari Tim penasehat hukum Pastor Rantinus menilai polisi terlalu cepat menetapkan Pastor Rantinus sebagai tersangka dalam kasus itu. ”Penetapan jadi tersangka ini prematur. Sebelum ada bukti yang kuat polisi telah menetapkannya jadi tersangka. Alasan polisi menjadikan tersangka hanyalah keterangan saksi yang menyebutkan, hutan itu adalah Register 47. Sementara batas-batas hutan dengan pemukiman masyarakat tidak jelas.Pastor Rantinus dijadikan tersangka, karena dinilai telah membantu rakyat memberikan bibit sawit kepada warga Barus untuk peremajaan tanaman mereka. Padahal rakyatlah yang mebuat permohonan kepada Keuskupan Sibolga untuk menyediakan bibit. (Pr2/M16/M17/i)

Dikutip dari harian Sinar Indonesia Baru Medan

P. Rantinus Manalu, Pr.

Hari ini, 14 Januari 2010, Pejuang HAM Tapanuli Tengah, Pastor Rantinus Manalu Pr dari Komisi Justice and Peace Keuskupan Sibolga, kembali menghadap kepolisian negara di Markas Besar Kepolisian Sumatera Utara (Mapoldasu). Ini pemeriksaan kedua terhadap Pastor Rantinus dengan tuduhan merambah hutan register 47 di Barus Utara, Tapanuli Tengah (Tapteng). Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng melaporkan Pastor ini bersama dengan Robinson Tarihoran (Ketua Kelompok Tani Rap Martua di Barus Utara) sebagai tersangka tindak pidana tanpa ada berita pemeriksaan acara (BAP). Tiba-tiba saja langsung menjadi tersangka tindak pidana.

Menjadikan Pastor Rantinus Manalu menjadi tersangka merupakan sebuah rekayasa memalukan yang dilakukan oleh negara melalui jajaran aparatur negara di republik ini. Jajaran aparatur ini merupakan gurita-gurita kecil yang menghadirkan dirinya bak domba tetapi sebenarnya serigala; serigala berbulu domba.

Rumah yang masih utuh berdiri dikelilingi berbagai pohon seperti pinang, cengkeh, jambu, dll di Molhum, Barus Utara. Areal inilah yang oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapteng diklaim sebagai bagian dari Register 47. Batas hutan lindung (BHL) ada di dekat gunung yang berjarak 10 dan 8 km dari Molhum ini. Tak benar ini bagian dari hutan register 47. (Foto oleh: Limantina Sihaloho)

Pastor Rantinus Manalu menghormati kemanusiaan semua pihak, baik anggota masyarakat di lapisan yang paling miskin sampai ke lapisan yang paling kaya; petani, pegawai negeri, polisi, tentara, bupati, gubernur, presiden, dll. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pastor adalah mengembalikan kemanusiaan yang rusak dan hilang dalam diri sesamanya, siapapun itu.

Anak anak Molhum Barus Utara menggembalakan kerbau di wilayah diklaim Pemkab Tapteng sebagai hutan register. (Foto: Limantina Sihaloho)

Kalau negara melalui pemkab dan kroni-kroninya menyerobot tanah rakyat miskin dengan memanipulasi kebodohan dan ketidakberdayaan mereka ini jelas berarti bahwa negara melalui aparat-aparatnya sedang melakukan nihilisasi terhadap rakyat. Menyerobot tanah rakyat sama artinya dengan memiskinkan dan membunuh mereka pelan tapi pasti.

Kemiskinan akan melahirkan kemelaratan lahir dan batin yang harganya untuk jangka panjang sangat mahal: anak-anak kurang gizi, tidak bisa sekolah dan miskin secara kultural, politik dan sosial. Fenomena seperti ini sangat berbahaya bagi sebuah bangsa. Itu sebab Pastor Rantinus Manalu dengan segala daya upaya berjuang melawan nihilisasi kemanusiaan terhadap sesamanya lebih-lebih lagi yang berada di lapisan paling bawah khususnya di masyarakat Tapanuli Tengah.

Di Tapanuli Tengah seperti juga di banyak tempat di Indonesia ini dan juga di berbagai negara adalah nilai-nilai kemanusiaan yang semakin pudar bahkan hilang dalam diri banyak manusia terutama lagi dalam diri pihak-pihak yang seharusnya bekerja melayani sesama. Fungsi pemerintah adalah melayani bukan dilayani seperti banyak terjadi dalam masyarakat kita. Fungsi semua aparatur negara adalah melayani masyarakat – membuat sistem pemerintahan menjadi bersih demi kepentingan bersama. Hanya ini jaminan agar kita bisa maju dan menegakkan kepala sebagai manusia dan bangsa yang bermartabat.

Apa yang berlangsung di Tapanuli Tengah? Wilayah ini begitu terpencil – infrastruktur tidak memadai, jarang menjadi liputan media apalagi media nasional kecuali kalau terjadi peristiwa-peristiwa sangat penting. Media dalam waktu belakangan ini lebih banyak fokus menyoroti aktor-aktor pemerintahan di Jakarta yang juga tak becus mengurus negara ini. Hanya untuk mengetahui ke mana dana 6,7 triliyun saja dan siapa yang menerima sampai berbulan-bulan nggak beres. Bagaimana lagi mau mengurusi warga di daerah seperti di Tapteng?

Negara melalui aparat-aparatnya tidak bisa terus-menerus bertindak arogan. Masyarakat sudah bosan dikelabui. Akan selalu ada pejuang-pejuang yang bahkan siap mati demi memperjuangkan hak-hak dasar dan azasi sesamanya. Sejarah dengan jelas telah mencatatkan orang-orang ini hanya saja, aparat-aparat negara terutama mereka yang berada di pucuk-pucuk pimpinan lupa bahwa begitu adanya. Sejarah tak menghormati para pemimpin yang zalim tetapi menghormati para pemimpin yang berjuang bagi kepentingan sesamanya, yang berjalan di jalan keadilan dan kebenaran.

Tahun lalu, sudah ada gelagat jelas bahwa pemerintah Tapteng hendak memberikan lahan di Molhum ini kepada investor untuk ditanami kelapa sawit. Warga pemilik lahan ini menolak karena mereka tahu mereka akan rugi dan tidak ada jaminan yang jelas bahwa negara akan peduli pada hak-hak mereka sebagai warga negara di republik ini.

Melalui Kelompok Tani “Rap Martua” dengan koordinator Robinson Tarihoran, mereka meminta bantuan kepada Keuskupan Sibolga yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi keagamaan adalah mendorong masyarakat untuk hidup lebih baik. Kalau warga tak punya sumber perekonomian yang layak dan memadai, ini sama saja artinya dengan mereka kehilangan sebagian kemanusiaan mereka secara signifikan.

Perjuangan Pastor Rantinus Manalu Pr dan rekan-rekannya di Tapteng adalah mengembalikan hak-hak dasar dan azasi warga di sana. Harusnya negara berterimakasih dan mendukung bukan malah mengkriminalisasikan atau meneror mereka: rumah aktivis Forum Pembela Tanah Rakyat, Edianto Simatupang dibakar sampai ludes, saat aksi damai di Medan tahun lalu dia ditikam; rumah orang tua Robinson Tarihoran dibakar pada hari Minggu, untung ada orang-orang yang sedang duduk di warung melihat kepulan asap membumbung sehingga rumah tidak dihanguskan semuanya oleh api. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan para pembela orang miskin dan pejuang HAM dari Tapteng ini tapi para pejuang ini tidak akan berhenti, mati pun mereka sudah siap kalau perlu.

Pemerintah yang arogan dan menodai keadilan dan kebenaran toh akan ambruk sendiri, cepat atau lambat; sudah hukum alam, maka belajarlah! ***

Limantina Sihaloho, seorang Pendeta tinggal di Pematang Siantar

Catatan redaktur: Artikel ini di posting ulang dari blog  KOMPASIANA atas ijin penulis.

Seekor burung manuk-manuk sedang mencari makan di sebuah koloni eceng gondok di sekitar Tabo Cottage Tuktuk Samosir (Foto: Petrus M. Sitohang)

Salah satu masalah yang sering dikemukakan oleh orang yang mencintai Danau Toba adalah masalah enceng gondok. Tumbuhan air yang cantik ini tampaknya mulai bikin gondok orang, karena mereka berkembang-biak sangat cepat dan mengurangi keindahan danau. Berita2 tentang kolonisasi danau oleh enceng gondok yang dikatakan dapat mengubah danau menjadi daratan membuat eceng gondok benar2 jadi momok menakutkan.

Saya sendiri melihat masalah ini tidak sedramatis yang dikhawatirkan banyak orang. Danau Toba tidak mungkin jadi danau mati yang seluruh permukaannya ditutupi tubuhan air ini. Danau Toba tidak subur-subur amat, daya topangnya tidak memadai bahkan untuk kehidupan eceng gondok.

Lalu, apakah eceng gondok bukan masalah? Dibiarkan saja, begitu?

Bukan. Hanya perlu dipetakan masalahnya, agar jelas. Perlu dipisah antara eceng gondok sebagai masalah dan eceng gondok sebagai petunjuk ada masalah (lain).

Yang bisa disebut eceng gondok sebagai masalah adalah apabila di suatu perairan pertumbuhannya benar2 sudah tak terkendali lagi, mengarah pada ledakan populasi atau blooming. Jika itu terjadi, memang eceng gondok jadi masalah besar, mereka menghalangi cahaya masuk ke bawah permukaan air, menghalangi pertukaran udara melalui lapisan ‘karpet’ yang dibangun perakarannya, dan dengan demikian membunuh perairan karena lingkungan air di bawahnya menjadi tidak layak untuk kehidupan ikan dan organisma air lainnya. Saya tak melihat Danau Toba mengalami hal itu, atau sedang bergerak ke arah itu. Belanda masih jauh.

Lalu, bagaimana dengan keindahan danau? Tergantung cara melihatnya. Saya sendiri menganggap eceng gondok tumbuhan cantik, bunganya yang ungu kalau sedang mekar-mekarnya sangat indah. Beberapa rumpun eceng gondok di tepian danau masih bisa jadi hiasan cantik, saya bayangkan di sekitarnya berenang-renang juga jalak putih yang leher dan paruhnya panjang itu … indah sekali. Tapi memang, jangan kebanyakan. Apa-apa yang kebanyakan jadi nggak indah lagi.

Yang terjadi di danau Toba sekarang adalah pertumbuhan awal eceng gondok di beberapa tempat. Eceng gondok yang hadir di tahap awal sebaiknya jangan langsung dipandang sebagai masalah lalu dibasmi. Pada tahap awal kolonisasi, ia seharusnya dipandang sebagai pertanda adanya masalah di perairan.

Ia sahabat baik yang sedang mengingatkan kita akan adanya masalah lain!

Dalam kasanah ekologi perairan, eceng gondok bersama2 dengan beberapa tumbuhan air lainnya dikenal sebagai bioindikator. Kehadiran tumbuhan ini di suatu perairan adalah petunjuk hayati bahwa perairan tadi telah tercemar oleh bahan-bahan organik. Karena itu, pada tahap awal kolonisasi, yang perlu dilakukan bukan pembasmian enceng gondok tapi penanganan masalah pencemaran yang terjadi di perairan. Sumber utama pencemaran ini tentu saja dari aktivitas di daratan.

Kita bisa lihat bahwa enceng gondok di Danau Toba berkembang pesat di daerah pantai yang dekat dengan pemukiman atau dekat persawahan penduduk. Saya telah melihatnya di Porsea, Sigumpar, Sitoluama, Lumban Binanga Laguboti, juga di Balige. Aktivitas sehari2 penduduk, seperti mencuci pakaian, membuang sampah dapur ke danau atau ke sungai yang akhirnya terbuang ke danau, menjadi sumber bahan organik yang membuat area pinggir danau menjadi subur. Leaching pupuk dari persawahan ke badan air juga menjadi sumber bahan organik yang menyuburkan tepian danau. Hal-hal inilah yang harus ditangani terlebih dahulu, bukan enceng gondoknya sendiri. Yang paling pokok dilakukan sekarang adalah bagaimana agar proses penyuburan danau tidak terus berlanjut, apalagi meningkat. Penyuburan dari sumber2 tadi harus dikurangi, untuk sekarang sisa-sisa pakan keramba juga mungkin sudah perlu mendapat perhatian.

Marilah kita tangani masalahnya, bukan indikator masalahnya!

Kalau masalah penyuburan danau bisa diselesaikan maka masalah eceng gondok pun akan lebih mudah diselesaikan. Saya kira, justeru masalah hulu inilah yang belum cukup ditangani. Memang tidak mudah, karena harus menyeluruh sifatnya dan mungkin juga menyangkut perubahan kebijakan dan perilaku umum masyarakat.

Ini ngomong-ngomong lain, tapi masih berhubungan. Sebenarnya eceng gondok ini tak harus bikin orang sekitar pantai Danau Toba ikut gondok. Malah sebaliknya. Enceng gondok bisa dipanen secara rutin, digunakan untuk bahan baku industri kerajinan, menjadi sumber pendapatan. Saya melihat di Jogjakarta eceng gondok ternyata bisa diolah secara kreatif jadi sumber uang. Dibikin sandal, matras, tikar hias, tas cantik, macam-macam. Jika itu bisa dilakukan orang di sekitar Danau Toba, penduduk pantai bisa memperoleh tambahan pendapatan, danau pun akan makin sehat, karena sebagian dari bahan pencemar akan terangkut keluar danau bersama biomassa eceng gondok yang dipanen.

Catatan: Artikel ini dikutip dari account Facebook Sal Hutahaean atas ijin yang bersangkutan dengan tambahan foto dari Petrus M. Sitohang

Panorama Danau Toba Dilihat Dari Lintong Nihuta (Foto: Johnny Siahaan)

Saya memulai aktifitas blogging sejak awal tahun 2007. Sejak saat itu saya berjumpa dengan banyak teman-teman yang dengan mereka saya menemukan banyak kesamaan (share common things). Perkenalan dengan mereka, walau masih sebatas di dunia maya bagi saya sangat berarti.

Lewat blogging saya antara lain mengenal Monang Naipospos, Jarar Siahaan, Suhunan Situmorang, Miduk Hutabarat, Viky Sianipar, Riyanthi Sianturi, Toga Nainggolan, Robert Manurung, Charlie Sianipar, Merdi Sihombing dan akhir-akhir ini berdiskusi cukup intens dengan Efendy Naibaho. Anehnya hingga saat ini saya belum pernah bertemu muka sekalipun dengan mereka.

Dari komunikasi saya dengan blogger-blogger Batak di atas saya menemukan kesamaan kepedulian dengan mereka terutama tentang budaya Batak dan Danau Toba. Yang membuat saya merasa berbeda dengan mereka ialah mereka mereka itu dengan satu dan lain cara telah berbuat banyak untuk mencoba mengangkat nasib lingkungan dan pariwisata Danau Toba ke permukaan dengan kerja-kerja nyata.

Monang Naipospos antara lain telah berhasil mengkompilasi gondang batak yang asli di Laguboti. Dia juga telah berhasil menciptakan blog tentang kebudayaan Batak yang menurut saya hingga saat ini merupakan terbanyak pengunjung setianya. Tulisan-tulisannya tentang kebudayaan Batak sangat banyak, dan beberapa ditulis dengan bahasa satera Batak yang sangat indah.

Suhunan Situmorang  tampil dengan cerita-cerita pendek bertema Batak yang sangat fantastis. Melalui trilogi cerpen-cerpennya seperti “Keputusan Merlin”, “Upacara Saurmatua Permintaan Marojahan” dan “Cucu Panggoaran” Suhunan bukan saja mampu membuat cerita yang sangat indah dan menguras emosi tetapi juga menelanjangi perilaku masyarakat batak saat ini. Tetapi pada kesempatan lain melalui cerpen “Whitney dan Sebuah Imajinasi “ Suhunan mampu membuat pembacanya terpingkal-pingkal sendirian karena kelucuan lamunannya yang sangat liar itu. Tak dapat disangkal Suhunan Situmorang saat ini adalah cerpenis bertema Batak yang sangat populer dan sangat produktif selain Ari M.P. Tamba yang sudah lebih dulu banyak menulis cerpen cerpen berlatar belakang kehidupan masyarakat Batak.

Sementara itu Charlie Sianipar tampil dengan karya-karya fotonya tentang Danau Toba yang mampu membuat Danau Toba kelihatan jauh lebih indah. Penyanyi batak aliran kreatif Viky Sianipar yang telah memelopori kegiatan konservasi lingkungan Samosir melalui proyek Toba Dream Conservation Project. Ada Merdi Sihombing desainar ulos Batak yang saya kagumi. Merdi sudah berhasil mengangkat seni tenun ulos ke pentas nasional bahkan internasional. Sementara itu Miduk Hutabarat dan Earth Societynya berhasil merancang menciptakan eco tour yang diberi label Tour d Toba yang menurut saya sangat kreatif itu. Tour d Toba adalah kombinasi Tour Package berbasis lingkungan dengan budaya dan masyarakat (eco tour) dengan gerakan peduli lingkungan, sebuah upaya terobosan untuk menghidupkan kembali pariwisata Danau Toba yang patut dipuji. Jarar Siahaan, Robert Manurung dan Toga Nainggolan adalah jurnalis-jurnalis muda Batak yang sangat idealis yang sudah sangat jarang ditemukan dewasa ini. Dan tidak ketinggalan Riyanthi Sianturi, anak boru dari Tarutung yang terus berusaha mempromosikan kebudayaan Batak termasuk gondak lewat blognya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Aktivis Danau Toba: Quo Vadis?

Lalu apa kaitan semua karya teman-teman bloggerku itu dengan ide mengadakan Knferensi Internasional Danau Toba yang digagas oleh Forum Peduli Danau Toba sebuah grup di jaringan Facebook yang dibidani Effendy Naibaho itu?

Sebuah konferensi layaknya adalah pertemuan untuk menjadi show case atau pajangan atas pencapaian-pencapaian yang tinggi dalam sebuah komunitas. Melalui Konferensi Internasional Danau Toba saya berharap semua karya-karya berkualitas dari teman-teman blogger saya tadi seharusnya ditampilkan apakah dalam bentuk presentasi, pameran, pertunjukan kesenian,  penerbitan cerpen-cerpen dan tulisan bertema Batak dan tentu saja menikmati keindahan Danau Toba dan lingkungan sekitarnya dengan mengunjungi objek-objek wisata unggulan Danuu Toba yang selama ini telah banyak dilupakan.

Menurut saya  karya-karya dan pencapaian mereka itu dan semua penggiat lingkungan dan kebudayaan Batak lainnya sangat perlu untuk mendapatkan pengakuan dalam sebuah forum yang layak seraya memberikan kesempatan kepada para penggiatnya untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder Danau Toba bagi perbaikan karya mereka di masa yang akan datang.

Saya kira potensi teman-teman blogger dan penggiat budaya dan linigkungan Danau Toba yang saya sebutkan tadi sudah saatnya disinergykan satu dengan yang lain agar dapat menghasilkan output dan benefit yang bisa mempercepat upaya konservasi lingkungan danau Toba sekaligus revitalisasi pariwisata Danau Toba.

Konferensi Internasional Danau Toba juga diharapkan akan dapat membahas issue-issue berikut ini:

1. Permasalahan dan Konservasi Lingkungan Danau Toba;
2. Prospek Pembentukan Badan Otorita Kawasan Danau Toba;
3. Mencari Terobosan Revitalisasi Pariwisata Danau Toba, Belajar Dari Success story pariwisata Thailand, Singapura, Bali dan Bintan Resort.

Exotic Toba Trip II Yang Terdiri dari Rombongan Fotograper Medan Yang Berwisata Ke Danau Toba dan sekitarnya baru-baru ini (Foto Johnny Siahaan)

Dari Konferensi ini diharapkan akan memberikan masukan bagi rencana aksi bersama untuk konservasi lingkungan dan revitalisasi pariwisata Danau Toba yang akan dilaksanakan para penggiat lingkungan dan pariwisata Danau Toba serta Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan khususnya Kabupaten-kabupaten dan kota  sekitar Danau Toba. Dengan dukungan kita semua saya yakin Konferensi akan menjadi kenyataan.

SUDAH dua kali secara resmi saya mengusulkan di pertemuan formal Komisi E DPRD Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Bali agar staf di dinas pariwisata Bali mau menjadi kepala dinas pariwisata Sumatera Utara. Untuk apa? Ya, untuk mengelola dan memenej agar pariwisata Sumatera Utara khususnya pariwisata di Danau Toba bisa meniru pariwisata di Bali.

Kalaupun tidak menjadi kadis, setidaknya menjadi staf ahli gubernur di bidang pariwisata. Terhadap rencana ini, Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin sudah saya beritahu melalui pesan singkat /sms/ tapi belum ada respon.

Mengapa orang Bali? Usul saya ini karena orang Bali sudah terbukti dan teruji bisa mengurusi pariwisata di Bali. Saya sadar, antara Bali dan Danau Toba jauh sekali berbeda. Hanya saja, apa yang “dijual” di Bali, ada juga di Danau Toba.

Kalau Bali ada pantainya, Danau Toba juga punya. Bali punya laut, Danau Toba punya ”laut” tapi namanya danau. Bali punya kesenian, di Danau Toba juga banyak. Bali punya budaya, di kawasan Danau Toba juga ada: Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak dll.

Itu persamaannya. Kalau perbedaannya, cukup mencolok. Pantai Danau Toba dijadikan bangunan berhimpit, malah menimbun danau. Hanya satu pantai yang tergolong lumayan, yakni di Sosor Pasir, Parapat, yang dijadikan pantai yang cocok untuk bola voli pantai walau ketika itu, bupatinya, JP Silitonga, dicecar habis-habisan.

Yang lainnya, sarana prasarana, keramahtamahan, kreasi, masih belum untuk tidak dikatakan jauh panggang dari api. Begitu juga soal anggaran. Yang terakhir ini malah membuat saya geleng-geleng kepala ketika menyaksikan kantor Bawisda (Badan Pariwisata Daerah) Sumatera Utara yang dikomandani Henry Hutabarat.

Kantornya sudah tutup dan digembok ketika saya temui di lantai III yang tersuruk di kantor Dinas Perhubungan Sumatera Utara dekat Bandara Polonia Medan. Padahal, dulunya, Bawisda ini berkantor di Jalan Diponegoro, satu atap dengan kantor Syamsul Arifin.

Kabarnya, Bawisda ini tutup karena anggarannya tidak ada lagi.

Lantas, mengapa orang Bali? Walau saya sadar betul jika sarana prasarananya tidak mencukupi, apa yang bisa dilakukan? Setidaknya wacana saja juga sudah cukup dan karena orang Bali sudah terbiasa dengan pariwisata, rasanya tidak salah pilih. Bisa saja dengan biaya murah, kunjungan pariwisata ke Sumatera Utara semakin maju.

Misalnya, para ibu-ibu PKK atau ibu-ibu IKA DPRD, diajak menyambut turis mancanegara di Bandara Polonia Medan atau di Belawan menyambut turis dari Penang. Para turis disambut dengan memberikan setangkai bunga. Bunganya dibawa dari rumah masing-masing.

Di Polonia itu juga disiapkan leaflead murahan, kalau perlu difotokopi saja, untuk memberikan petunjuk apa saja kepada turis. Jangan seperti sekarang, pengelola bandara itu lebih memikirkan dagangan saja. Di mana-mana jualan saja, termasuk di areal mau masuk ke ruang tunggu, sudah ada tempat jualan. Kursi untuk ibu-ibu lansia, disediakan 4 buah saja. Tidak manusiawi.

Sebenarnya saya sudah “malas” cerita soal pariwisata ini. Tapi ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa rajin pangkal pandai malas pangkal bodoh. Lalu, mengapa kita bermalas-malasan? Contoh saja gaya Edi Sofyan dari Infokom dengan membuat cetakan atau baliho di sana-sini.

Ada beberapa tips pengembangan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata yang saya dapatkan dari brosus Dinas Pariwisata Bali. Tipsnya ada delapan, yakni pertama, harus ada sesuatu yang menarik , bisa berupa kegiatan budaya, keagamaan, bentang alam, alam bawah laut, dan sebagainya. Pokoknya, uniklah.

Kedua, infrastruktur yang memadai. Ketiga, sarana pariwisata yang cukup. Keempat, aksesibilitas yang mudah. Kelima, kesiapan masyarakat menjadi tuan rumah yang baik, keenam, dukungan pemerintah dan stekholder yang lainnya. Ketujuh, pengembangan dan diversifikasi dan kedelapan, promosi yang efektif.

Saya menambahkan satu lagi, ada jadwal tetap tiap even yang akan ditampilkan sehingga siapapun bisa mengatur waktunya.

Memang sebuah pertanyaan mendasar selalu mengganjal selama ini, mengapa Bali menarik? Sebaliknya, mengapa Danau Toba tidak menarik?

Bali menarik karena Bali memang unik, dari segi sosial dan budayanya yang ditunjang dengan keramahan masyarakat dan keamanan yang sangat baik. Ada sebuah hasil survei yang menyebutkan bahwa 67 persen wisatawan yang berkunjung ke Bali menyatakan Bali menarik karena faktor budayanya.

Maukah orang Bali itu menjadi kadis pariwisata Sumatera Utara? Pada dasarnya mereka oke saja, dan meminta ada MOU antara Pemerintah Sumatera Utara dan Bali. Kapan itu ya, sejalan dengan pertanyaan, ”kapan pariwisata Danau Toba menjadi berkualitas”? Dan, ”kapan Danau Toba tidak menjadi ’danau pelet’ karena dijadikan tempat memelihara ikan?”. ***

*) Effendy Naibaho adalah wartawan senior yang telah bekerja di berbagai media masa nasional.  Saat ini dia duduk  sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dan dalam pemilu legislatif April 2009 maju sebagai salah seorang kandidat PDI Perjuangan sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 (Medan Deliserdang, Tebingtinggi dan sekitarnya).

Pengasuh blog PRO TAPANULI meminta Pemerintah RI, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sekitar Danau Toba, Pemerintah Prop. Sumatera Utara, Pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan masyarakat Tapanuli untuk mendukung kampanye peduli pelestarian lingkungan Danau Toba yang digagas oleh Komunitas Save Lake Toba.

Rabu (11/2) Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memberikan wawancara dalam acara dialog di TV One,  sekitar perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli dan kerusuhan yang terjadi di DPRDSU tanggal 3 Pebruari 2009 yang lalu. Wawancara TV yang mengungkapkan banyak hal, kami kutip selengkapnya di bawah ini.

Luhut : Beberapa tahun yang lalu mereka datang ke saya, saya tanya, kita ini mau mendirikan Provinsi Tapanuli, sudah lama kalau tidak salah sudah 7 tahun lamanya. Jadi saya tanya, apakah kalian sudah melakukan penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tapanuli. Mereka katakan sudah, mereka sudah melakukan penelitian dengan Universitas Gajah Mada, bahwa layak menjadi provinsi. Tetap alasan pertama, kenapa kalian ingin pembentukan provinsi gitu ? ya pembangunan di kampung kami sangat tertinggal pak, gitu. Dan itu betul menurut saya, karena kontrol dari besarnya Sumatera Utara itu, membuat sedemikian rupa bagaimanapun pembangunan itu akan tertinggal dari tempat lain, itu terbukti. Saya bilang, kalau kalian sepakat ? Ya silahkan saja, itukan hak kalian.

Tanya : Apakah saat itu Bapak memberikan dana juga kepada mereka? Luhut : Oh ndak ada itu, dalam perjalanan mereka ada bikin malam pengumpulan dana, 1,5 tahun atau 2 tahun lalu. Ada 500 orang, 700 orang begitu.

Tanya : Apakah Bapak hadir saat itu ?

Luhut : Saya hadir, hadir…hadir.

Tanya : Beberapa waktu lalu, apakah anda bertemu dengan Alm bapak Abdul Aziz Angkat.

Luhut : Betul, jadi tokoh-tokoh ini minta ke saya, mengeluh gitu. Bang gimana ini, semua sudah setuju pembentukan Provinsi Tapanuli, tetapi, DPRD belum kasih rekomendasi, gitu.

Tanya : Banyak tokoh-tokoh mengeluh kepada anda, siapa sih Pak tokoh-tokoh itu.

Luhut : Banyaklah, tokoh-tokoh Golkar, anak muda dari Tapanuli itu, mereka datang ke saya. Saya bilang, okelah nanti saya bantu, gitu. Saya telepon lah beberapa teman, supaya saya ketemu pak Aziz ini, karena saya ngak kenal kali samanya. Akhirnya mereka aturlah, kami ketemu di Medan, kebetulan saya ada urusan di sekolah saya di sana. Pulang dari Politeknik di Laguboti, saya mendarat di Medan, dan saya ketemu dia di hotel, makan pagi kami. Saya bilang sama dia, dinda, bagaimana ini mengenai kampung kita ini, gitu? Kapan kira-kira mau paripurna? Saya kira mungkin tanggal 16 lah bang, bisa bikin paripurna, tetapi masih ada fraksi ngak setuju. Kalau Golkar dia bilang yang setujulah, karena dia kan dari Golkar. Saya tanya fraksi mana aja itu, dia sebutlah beberapa fraksi. Tolong lah abang atur di pusat supaya tidak berlarut-larut di sini, gitu. Saya bilang, okelah saya coba tanya nanti, begitu. Dan memang saya tanya beberapa teman untuk bantu, karena saya bilang, dibiarkan berlarut-larut, kenapa sih ? begitu loh. Dijawabin dong…, ya, ya atau tidak, jangan dibiarkan tergantung-gantung, karena inikan haknya demokrasinya mereka, mereka sudah 7 tahun memperjuangkan. setelah itu selesai, saya bilang begitu. Dan sampai sekarang saya tidak ada komunikasi lagi dengan mereka gitu. Saya dapat SMS, bahwa ada kerusuhan, tapi saya tidak perhatikan betul karena saya sibuk begitu, baru saya tahu kemudian bahwa beliau (Aziz Angkat) pergi, dan saya sangat-sangat menyesalkan insiden itu.

Tanya : Lantas, bagaimana anda melihat unjukrasa pembentukan Provinsi Tapanuli di gedung DPRDSU yang ricuh kemarin itu?

Luhut : Jadi begini, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah hak demokrasi orang-orang itu, itu kita nggak boleh persoalkan dong! semua orang punya hak itu. Kedua, berdemonstrasi itu hak demokrasi mereka juga. Yang salah itu adalah kok sampai anarkis, apalagi sampai ada yang meninggal, itukan sangat kita sesalkan begitu, dan saya tidak setuju itu. Nah besoknya ada kemudian beberapa yang demonstrasi itu lari ke saya datang mengadu. Saya bilang, nggak boleh itu, kamu harus bertanggungjawab karena kalau salah kau harus siap diadili, dan kalau memang kau salah, kau masuk penjara. Itu harga yang harus kau bayar menebus kesalahan, gitu loh.

Tanya : Apakah ketika itu, ada yang datang kepada Bapak meminta sejumlah dana? Karena banyaknya orang yang datang sekitar 2000 an orang, datang ya, membutuhkan banyak biaya untuk melakukan aksi ini. Luhut : Nggaklah, saya nggak campuri yang begitu-gituan. Nggak lah. Nggak ada kepentingan saya lakukan itu, nggak ada. Makanya saya aneh melihat orang, dibilang ada intelektual-intelektual, aktor intelektual, kampungan itu, nggak adalah yang gitu-gituan.

Tanya : Kalau kita lihat pak, DPRDSU sendiri tidak mensyahkan atau tidak menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli karena beberapa syarat. Katakanlah secara ekonomi dan juga secara sumber daya manusia ataupun alam, bahwasanya Tapanuli tidak memenuhi syarat, begitu?

Luhut : Siapa bilang? sekarang ini kalau anda lihat, kan yang survei dan bikin data adalah UGAMA. Tanyalah UGAMA itu, kalau mereka benar laporannya ya. Dia bilang imposible terjadi provinsi. Kalau dibilang itu nggak kaya, sekarang daerah itu punya geothermal banyak, tapi sekarang kan nggak di kelola, termasuklah listrik, berapa ratus Mega Watt ada di sana?. Dengan ada air Sigura-Gura berapa ribu Mega Watt bisa ada ? Itu daerah pertanian, tanahnya subur, sub tropis itu, tetapi nggak ada pertanian di sana. Jadi kalau itu menurut saya tidak akan benar. Saran saya begini loh, kita jangan bikin persoalan itu jadi complicated begitu. Coba dilihat sesederhana mungkin, sehingga gampang menyelesaikannya. Kalau dibikin complicated, tarik sana, tarik sini, akhirnya jadi gimana ya, jadi aneh sendiri kita loh.

Tanya : Apa sih sehingga Provinsi Tapanuli ini sehingga cepat-cepat terwujud. Apa potensi di Tapanuli ini sampai percaya dirinya.

Luhut : Yang pertama ini dari buah reformasi kan. Jadi orang pengen punya daerah sendiri, mungkin menurut saya ya, saya kan nggak kesana ya. Yang kedua, saya sudah sebut sama anda tadi, potensinya banyak di situ. Pertanian saya kira paling bagus di sana karena sub tropisnya. Geothermal, saya bilang tadi listrik, kalau daerah itu sediakan sekian ribu Mega Watt dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Daerah itu kan bisa bikin banyak. Pariwisata juga bagus.

Tanya : Kalau potensinya banyak, kenapa masyarakat di sana masih kurang sejahtera juga?

Luhut : Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada investasi. Coba, siapa yang datang ke sana? Jalan jauh. Lapangan terbang masih sangat terbelakang. Apa yang anda harapkan di situ. Kalau anda pergi ke sana, dari tahun ke tahun tidak ada perobahan.

Tanya : Kata DPRDSU sendiri bahwa di sana kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengolah potensi yang ada begitu pak?

Luhut : Ya nggak juga, nggak betul juga.

Tanya : Apakah ini suara murni dari warga gitu pak tidak ada suara-suara titipan begitu pak?

Luhut : Oh nggak lah. Saya kan punya sekolah di sana, jadi saya lihat. Saya tiap-tiap 2-3 bulan ke sana. Saya lihat tingkat kemiskinan di situ. Itu tinggi. Sekarang kita buat, coba praktek pertanian, ternyata subur, bagus itu. Nah, kenapa tidak dibikin lebih baik dalam satu tataran, aturan yang benar begitu. Ya.. kalau ada potensinya itu akan lebih bagus. Paling tidak ada gubernurnya yang sudah lihat. Kalau saya bisa saja. Hanya yang sekarang saya ingin katakan, mereka ini sudah 7 tahun gitu, ya dilihatlah. Jadi semua jernih lah melihat. Inikan saya dengar tadi itu di TV jadi ada 50 ditahan. Kayaknya… kasus yang parah banget. Kek orang Batak yang berdosa amat sih. Tanya : Ya mungkin, karena meninggalnya pak Aziz pak? Luhut : Itu saya tidak setuju, kalau menurut saya, kalau itu orangnya yang mengorganisir itu dapat ditangkap, ya diadili gitu loh. Nggak ada masalah. Sebab mereka minta saya bantu. Saya bilang bantu, kalian punya hak untuk dibela. Nggak masalah itu. Karena ini negeri demokrasi kok. Kalau anda salah harus bertanggungjawab.

Tanya : Untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli ini, kira-kira apa yang sudah anda lakukan, misalnya lobi-lobi mungkin dengan orang-orang. Karena berat rasanya ini terwujud pak?

Luhut : Nggak juga sih, saya nggak punya. Hanya karena mereka minta tolong. Saya kan katanya sudah termasuk senior, saya tanya teman-teman, ya saya bilang bantulah itu. Ada yang bilang mungkin karena begini-begini, saya bilang tidak. Itu murni, mereka pingin lihat bahwa ada kesejahteraan lebih bagus di sana. Saya kan nggak partai politik, buat kepentingan apa saya bikin rame-rame di situ. Jadi saya pikir, jangan ngawur lah, artinya jernih melihat itu. Negeri ini jadi rusak kalau kita ngawur berpikirnya. Tetapi kalau berpikir jernih, dilihat saya kira nggak masalah. Saya ingin satu saya tambahkan. Sekarang kan sudah banyak yang ditahan itu, diperiksa itu, jadi dimulai yang bagus, jadi jangan menimbulkan keresahan baru. Karena kalau ada keresahan baru lagi, bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada konflik berkepanjangan, kan ndak bagus itu! Saya nggak setuju itu!

Tanya : Inikan belum terwujud sampai sekarang, dan kalau misalnya sekarang pemerintah pusat tidak mengabulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, apa yang anda lakukan, sebagai anda putra Tapanuli ?

Luhut : Mereka kan punya hak demokrasinya, kalau tetap mengajukan, ya kita lihatlah, ya waktulah nanti yang menentukan itu. Masak dia berontak. Berontak kan nggak benar!

Tanya : Tapi harus dilihat dengan lapang dada ya pak?

Luhut : Ya semua harus berlapang dada begitu. Tapi harus juga diperhatikan. Kalau ada permintaan begitu, kok tempat lain bisa. Kok kami nggak bisa. Itukan sudah diskriminatif kan? Jadi harus dihindari juga. Jadi kalau hemat saya, harus ada dialog yang terbuka, lakukan saja yang benar. Kalau memang itu pantas jadi provinsi, dihormati juga gitu. Jangan ada pikiran yang macam-macam, itu yang saya tidak setuju. Jadi dilihatlah yang benar.

Luhut : Saya ada satu lagi, saya mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap Pak Aziz, khususnya kepada keluarga. Saya sangat tersentuh karena saya ketemu beliau beberapa waktu sebelum dia meninggal. Saya betul-betul sangat menyayangkan sampai kejadian ini terjadi. Tetapi proses-proses yang lain itu jangan saya kira dikacaubalaukan dengan meninggalnya beliau. Meninggalnya beliau ini merupakan tragedi yang harus kita ingat dalam demokratisasi negeri ini. Itu saja dari saya.   (TV One/Hel/m)

Berita mengenai Sumut akhir-akhir ini sarat dengan hujatan, cacian dan kecaman pada para penggagas dan anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli. Hal ini sebagai dampak dari tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat saat terjadinya demonstrasi massa pendukung berdirinya provinsi Tapanuli hari Selasa 3 Feruari 2009 yang lalu. Hujatan itu justru sebagian besar datangnya dari orang-orang Batak yang ada diperantauan. Yang paling mengejutkan adalah komentar AP Batubara salah seorang petinggi DPP PDIP yang selain mengecam peristiwa demonstrasi itu juga menyatakan bahwa selama ini pembangunan di Tapanuli berjalan baik-baik saja, infrastruktur bagus dan oleh karena itu tidak perlu ada provinsi baru. Pernyataan ini aneh karena justru rekan separtainya sendiri di DPR RI yaitu M. Fakhruddin yang berulang-ulang memberikan dukungan bulat bagi perjuangan pembentukan provinsi Tapanuli karena telah menyaksikan sendiri betapa tertinggalnya daerah itu. Pernyataan AP Batubara mengenai inftrasutruktur di Tapanuli yang tidak bermasalah adalah ibarat kata pepatah jauh panggang dari api. Jangan-jangan AP Batubara tidak pernah ke Tapanuli dalam 20 tahun terakhir.

Sangat disayangkan memang bahwa demonstrasi yang merupakan elemen sah dalam sistim yang demokratis dinodai oleh tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Namun dalam masyarakat yang madani setiap pelanggaran hukum terutama yang ditimbulkan oleh massa hendaknya tidak buru-buru disimpulkan sebagai kesalahan pihak tertentu sebelum proses penyidikan aparat yang berwenang berjalan.

Kembali ke perdebatan apakah provinsi Tapanuli merupakan sebuah kebutuhan dan dapat membantu membawa Tapanuli keluar dari kungkungan kemiskinan atau berdirinya provinsi itu hanya akan dimanfaatkan segelintir orang yang akan menjadi pejabat?

Catatan ini ingin memberikan alasan-alasan bagaimana sebuah provinsi Tapanuli akan bermanfaat bagi Tapanuli dan negara RI secara umum.

Tidak bisa disangkal bahwa selama 60 tahun menjadi bagian provinisi Sumatera Utara Tapanuli hanya merupakan halaman belakang dari provinsi Sumut. Ini bisa terjadi karena berbagai hal antara lain:
1. Daerah Tapanuli jauh dari Medan, jalan menuju ke sana melelahkan karena harus melewati medan jalan dan medan yang berat;
2. Tapanuli sulit ditawarkan ke investor karena hasil tambangnya tidak ada, tidak cocok untuk pertanian karena lahannya tidak datar dan sulit diolah;
3. Sifat masyarakatnya yang tertutup sehingga tidak ramah bagi pendatang;

Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa faktor yang membuat Tapanuli semakin lama semakin menjadi kubang kemiskinan di Sumut yang akhirnya membuat Gubernur Sumut di Medan semakin lama-semakin enggan mau berkunjung apalagi menginap dii Tapanuli.

Berdirinya provinsi Tapanuli akan menjadi katalisator bagi pembangunan Tapanuli dengan jalan berikut ini:

I. Gubernur Tapanuli akan tinggal dan bekerja di Tapanuli dengan SKPD tingkat provinsi untuk mengkoordinir para Bupati secara lebih dekat dan lebih intens. Persoalan dalam era otonomi daerah saat justru terletak pada lemahnya koordinasi antara bupati dan walikota yang ada di satu provinsi. Para Bupati dan Walikota merasa tidak perlu mengkoordinasikan APBD dan RKPDnya dengan bupati dan walikota tetangganya. Dengan memiliki Gubernur Tapanuli sendiri akan membuatnya lebih dekat dengan para bupati dan walikota yang ada di Tapanuli dan akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan RKPD semua kabupaten/ kota dengan RKPD Provinsi.

II. Kemiskinan dan persoalan pembangunan dari Tapanuli akan lebih cepat sampai ke pusat jika diperlukan karena tidak harus melalui saringan prioritas Gubernur Sumut ketika akan membawanya ke Jakarta.

III. Tambahan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari APBD serta program-program dekonsentrasi dari dana APBN akan menjadi stimulus bagia pembangunan Tapanuli. Jika ada yang menganggap DAU dan DAK serta dana dekonsentrasi dari pusat ke Tapanuli sebagai sesuatu yang memalukan, ini merupakan pendapat yang tidak memahami prinsip dan praktet sistim keuangan pusat dan daerah yang berlaku di Indonesia.

IV. Dengan Gubernur yang lebih dekat dengan desa-desa tertinggal di Tapanuli yang tinggal di gubug-gubug reyot, beralaskan tanah dan hanya makan ubi rebus karena tidak mampu membeli beras, maka dia akan lebih mampu merasakan persoalan yang dihadapi rakyatnya. Hanya Gubernur yang tuli dan buta hatilah yang akan tetap tenang tinggal di kantor dan rumah kegubernurannya tanpa merasa terbebani dengan ketertinggalan di provinsinya.

V. Gubernur dan DPRD Provinsi Tapanuli akan membuatnya bekerja keras untuk mendatangkan investor atau paling tidak tamu-tamu untuk berkunjung ke Tapanuli untuk kunjungan kerja atau berlibur…sebuah kesempatan yang sangat diperluakan untuk mempromosikan keindahan bumu Tapanuli.

Memang ada beberapa ekses pemekaran daerah. Tetapi sejauh ini pemekaran provinsi yang sudah berjalan terbukti mampu berjalan dengan baik. Kita lihat Gorontalo berhasil dengan baik begitu juga dengan Banten, Bangka Belitung, Papua Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

Sebuah Tapanuli yang tertinggal memang akan menjadi beban bagi provinsi Sumut dan Republik ini. Tetapi sebaliknya sebuah Provinsi Tapanuli yang sejahtera akan menjadi asset bagi negara dan lebih baik bagi provinsi Sumut sendiri. Seharusnya menjadikan Tapanuli sebagai provinsi yang sejahtera harus menjadi panggilan jiwa semua yang merasa dirinya orang Tapanuli meskipun sekarang dia sudah sukses dan hidup nyaman di luar Tapanuli.

Saya merasa malu menjadi orang Tapanuli yang berhasil di perantauan tetapi setiap kali harus menanggung beban perasaan ketika ada anggota keluarga dari Tapanuli dengan segala ketertinggalannya datang meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan di tanah perantauan ini. Faktanya, ternyata setelah mereka bekerja di luar Tapanuli mereka bisa menjadi pekerja yang baik. Jadi kalau ada tudingan yang menyebutkan manusia Tapanuli tidak baik, bagi saya itu merupakan pernyataan yang tidak berdasar…Karena di hampir semua sektor di Indonesia saat ini, manusia-manusia Tapanuli merupakan bagian dari golongan top 10% dari pemimpinnya. Ketika saya menjadi manajer personalia di sebuah perusuhaan PMA, saya malah dituding promordialis karena banyak manajer eksekutif yang direkruit di persahaan tempat saya bekerja saat itu dari etnis suku-suku Tapanuli. Padahal saya sebagai personalia hanya merupakan satu dari anggota interviewer committee, dan bahkan bukan pemutus akhir. Kesimpulan saya “there must have been something gone wrong” di Tapanuli dan itu terbukti secara empirik bukan faktor manusianya.

Bagi saya jelaslah bahwa kehadiran seorang Gubernur Tapanuli di provinsi Tapanuli adalah merupakan sebuah jalan keluar dari kemandegan pembangunan yang mengakibatkan Tapanuli menjadi peta kemiskinan selama 60 tahun lebih menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara. Jadi menurut saya jika kita tidak bisa menawarkan solusi dari kemandegan pembangunan di Tapanuli selama ini, berhentilah menghujat para pemrakarsa pembentukan provinsi Tapanuli. Berhentilah menjadi penonton pertandingan sepakbola yang merasa diri lebih pintar dari pemain yang tidak bisa menciptakan gol… Kalaupun ada yang salah, niat mereka sudah baik. Caranya mungkin harus diperbaiki. Mari kita perbaiki bersama-sama.

Jangan hanya bisa “menepuk air didulang, karena akan terpercik muka sendiri…”.

*) Petrus M. Sitohang, seorang akuntan, bekerja pada sebuah PMA di FTZ Batam Bintan Karimun di P. Bintan dan konsultan DPRD Tanjungpinang khusus untuk masalah-masalah anggaran dan keuangan daerah.