DANAU TOBA HARUS DIKELOLA SEBUAH BADAN OTORITA

Harian SINAR INDONESIA BARU, 24 Juli 2008

Satu-satunya jalan untuk melestarikan Danau Toba adalah menjadikannya sebagai Kawasan Otorita dan membuat Undang-undang Perlindungan Danau. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Drs Ir H Sutan Bhatoegana Siregar MM saat bertemu dengan Ketua Paguyuban Artis Sumut DR Buntora Situmorang sebagai penggagas Daerah Otorita Danau Toba dan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Yusuf Siregar, Selasa (22/7) di Hotel Danau Toba Medan.
“Kalau tidak dijadikan kawasan otorita atau dilindungi undang-undang maka sampai kiamat pengembangan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata tidak akan tercapai,” ujarnya. Pada perbincangan itu Sutan Bhatoegana menilai bahwa kehadiran Presiden SBY di Sumut sebagai pertanda bahwa masa depan Danau Toba sudah di depan mata.

TANAH DAN PELUANG INVESTASI DI TAPANULI

Oleh : Rahman Silaen

 

 

Tanah adalah modal. Bisa dipastikan seluruh aktifitas kehidupan berkaitan dengan tanah. Sejak lahir manusia membutuhkan tanah, hingga setelah wafat tetap memerlukan tanah. Demikian pentingnya tanah dan karena itu tanah mengandung aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi dan aspek politik. Dalam tulisan ini membicarakan secara terbatas tentang tanah di Tapanuli, bagaimana mengelolanya menjadi potensi yang mampu menarik investor menanamkan modalnya di tanah Tapanuli dan dengan demikian tanah dapat berfungsi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Tapanuli.

 

BAKKARA

Oleh: Petrus M. Sitohang

Lembah Bakkara yang indah di tepi Danau Toba. Foto diambil dari jalan menuju Bakkara dari arah Dolok Sanggul (Foto: Fauzy, Medan)

 

Seorang bapak dengan dua anaknya dengan seragam sekolah sedang bersampan di Danau Toba Bakkara. (Foto: Fauzy, Medan)

Sejarah Tapanuli tidak bisa dilepaskan dari Bakkara. Bakkara adalah pusat kerajaan Batak yang termashyur dan terlama yaitu dinasti Sisingamangara. Bakkara adalah saksi bisu bagi masa pemerintahan 12 raja dinasti Sisingamangaraja hingga raja yang terakhir yakni Ompu Pulo Batu (gelar Sisingamangaraja XII).

MANDAILING BUKAN BATAK?

Dalam pembicaraan sehari-hari sering terjadi perdebatan mengenai apakah orang Mandailing termasuk sebagai suku bangsa Batak.

Dokumen berikut ini memberi jawaban bagi pertanyaan di atas. Salinan dokumen aslinya lengkap dengan tanda tangan para radja-radja Mandailing yang memberi pernyataan dapat dilihat di buku “AHU SISINGAMANGARAJA” karangan Prof. Dr. WB Sidjabat (Penerbit: SInar Harapan Jakarta, cetakan ketiga 2007, halaman 463).

BATAK MANINGGORING

MENGAPA APBD TERUS DIKORUPSI?

 

Oleh: Petrus M. Sitohang

 

Ditengah-tengah hingar-bingar pemberitaan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, salah satu kasus yang menempati urutan teratas adalah korupsi dana APBD. Berita terakhir yang paling hangat untuk masyarakat Sumatera Utara adalah ditahannya Walikota Medan Abdillah oleh KPK karena tuduhan korupsi dana APBD Medan TA 2005 dalam rangka pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dituduh merugikan negara sebesar Rp. 3.9 milyar lebih pada periode pertama jabatannya. Dalam dakwaan di pengadilan, dari taksiran kerugian Negara tersebut Walikota Abdillah didakwa secara pribadi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1 milyar lebih. Di luar kasus ini, Abdillah juga dituduh menyelewengkan APBD Medan selama periode 2002-2006 yang keseluruhannya merugikan Negara sebesar Rp. 50,6 milyar.

KISAH MIRIP NABI NUH DI SIPIROK TAPSEL

 

Kalau kapal dibuat di galangan dekat pantai bukan berita. Tapi kapal dibuat di sebuah workshop di daerah pegunungan itu baru berita. Mengingatkan kita pada kisah Nabi Nuh membuat kapal di gunung. Dan sekarang kapal dibuat di dataran tinggi yang jauh dari pantai betul-betul terjadi di Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.  Ini membuktikan bahwa Tapanuli sesungguhnya bisa mengerjakan pekerjaan yang luar biasa.

MENTERI PDT LUKMAN EDI PUJI PRODUK KAPAL FIBRE GLASS TAPSEL

Padangsidimpuan (SIB)

Menteri Pengentasan Daerah Tertinggal (PDT) RI Drs Lukman Edi puji kapal laut berbahan baku Fibre Glass produksi PT Tapanuli Selatan Membangun (PT TSM) di bawah naungan BUMD Tapsel. “Kalau ngak salah, tahun ini Sumut akan mendapat bantuan dana pembelian 2 unit kapal air. Saya minta Gubsu H Syamsul Arifin, SE tidak usah lagi membeli kapal dari pulau Jawa atau luar negeri tetapi pesan saja langsung ke Tapsel, sebab saya lihat kapalnya bagus dan harganya relatif lebih murah”, kata Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan didampingi Kabag PMD Toga Mahaji MM menirukan ucapan Menteri PDT Lukman Edi saat meninjau stand pameran TTG tingkat Sumut di Tuk-tuk Kabupaten Samosir, Rabu (16/7).

DOKUMENTASI GONDANG BATAK SUDAH DIMULAI

Oleh: Monang Naipospos 

Tanah Batak dulunya dihuni masyarakat berbudaya dengan tatanan kemasyarakatan yang harmonis adil dan damai. Diayomi pemimpin yang karismatik, adil dan jujur.

Mereka mewariskan kepada keturunannya kearifan, seni budaya dan sastra yang bernilai tinggi, seperti aksara, tenunan, tortor dan gondang. Namun,perkembangan jaman telah mempengaruhi terkikisnya nilai seni budaya batak yang berharga itu.

WARGA SITUMORANG DUKUNG KEPEMIMPINAN H SYAMSUL ARIFIN

 

Medan (SIB)
Musyawarah besar (Mubes) Parsadaan Pomparan Ni Ompu Tuan Situmorang Sipitu Ama Dohot Boruna Se-Indonesia tahun 2008 berlangsung meriah dan penuh keakraban antara seluruh warga Situmorang berbagai lapisan profesi dari seluruh Indonesia. Acara yang dilaksanakan di Hotel Danau Toba, Sabtu (12/7) itu menjadi sangat istimewa dan luar biasa karena dihadiri Dirjen Otda DR Sojuangon Situmorang,MSi dan dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin, SE yang membuat acara berlangsung penuh gelak tawa.

Kehadiran tokoh masyarakat Batak DR GM Panggabean selaku tokoh Batak yang dianggap penting, datang bersama Ir GM Chandra Panggabean selaku anggota DPRD Sumut dan Ketua PGI Sumut JA Ferdinandus serta kehadiran artis Batak dari Jakarta pentolan Tri Lasidos, Bunthora Situmorang melengkapi istimewanya Mubes yang mengambil tema, “Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Pomparan Ni Ompu Tuan Situmorang, Sipitu Ama Dohot Boruna, Meningkatkan Kualitas SDM Di Era Globalisasi,”

OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

 

Oleh: Drs. Soenarto, M.Si.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. ***

TAPANULI, TANAH MASA LALU ATAU MASA DEPAN?

 

 

Oleh: Petrus M. Sitohang

 

Baru baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kunjungan di Kalimantan Timur berucap bahwa Kalimantan adalah pulau masa depan Indonesia. Apakah itu ucapan yang sungguh-sungguh atau sekadar basa-basi politik seorang presiden yang sebentar lagi akan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat untuk mandat yang kedua, yang jelas Kalimantan memang kaya akan hasil bumi. Hampir semua yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ada di Kalimantan, mulai dari kayu, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Selain itu perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir ini berlomba-lomba membuka puluhan bahkan ratusan ribu hutan atau lahan tidur untuk perkebunan kepala sawit.